Surabaya (beritajatim.com) – Kebijakan sejumlah kepala daerah yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer menuai kritik dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Radius Setiyawan, menilai kebijakan tersebut problematik dan bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan.
Radius mengungkapkan, kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Cianjur Mohamad Wahyu Ferdian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, dan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie itu justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.
“Mengirim anak-anak nakal ke barak militer bukan solusi yang tepat. Ada tiga alasan utama mengapa kebijakan ini bermasalah dari sudut pandang pendidikan,” kata Radius, Jumat (16/5/2025).
Radius menjelaskan, barak militer memiliki tujuan yang sangat berbeda dengan lembaga pendidikan. Militer melatih fisik dan mental dengan pendekatan disiplin keras, termasuk hukuman fisik, yang tidak cocok diterapkan pada anak-anak.
“Secara paradigmatik, pendidikan anak tidak boleh disamakan dengan pendidikan militer. Ini pendekatan yang keliru,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila sekolah dianggap belum berhasil membentuk karakter siswa, maka yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem pendidikan, bukan menyerahkan anak-anak kepada lembaga militer.
“Solusinya bukan menyerah, tapi memperkuat sekolah sebagai institusi pendidikan,” ujarnya.
Radius juga menyoroti pentingnya memahami istilah ‘anak nakal’ secara lebih komprehensif. Menurutnya, kenakalan anak sering kali merupakan manifestasi dari masalah lain yang lebih mendalam.
“Anak nakal bukan berarti anak bodoh atau tanpa potensi. Mereka membutuhkan bimbingan dan pendekatan psikologis, bukan perlakuan keras,” jelasnya.
Radius memperingatkan bahwa pendekatan militeristik dapat memicu trauma dan memperburuk kondisi psikologis anak. Ia menegaskan bahwa anak-anak yang bermasalah tidak sedang menghadapi perang, melainkan membutuhkan rehabilitasi dan perhatian dari orang dewasa.
“Mereka tidak berhadapan dengan musuh negara. Mereka anak-anak yang butuh ditolong dan dipulihkan,” katanya.
Sebagai solusi, Radius mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dan lebih mengutamakan program pencegahan kenakalan berbasis pendidikan dan konseling.
“Jika serius ingin menangani kenakalan remaja, maka perkuat peran sekolah, keluarga, dan komunitas. Jangan memilih jalan pintas dengan menerapkan disiplin ala militer,” pungkasnya. [ipl]
