Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Kabupaten Jember mengusulkan acara penggalangan dana untuk kontingen yang akan bertanding dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur IX di Malang Raya, medio Juni-Juli 2025.
Pemerintah hanya membiayai kontingen resmi beranggotakan 252 orang dari 35 cabang olahraga karena keterbatasan anggaran, menyusul dilakukannya efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Cabang olahraga yang tidak dibiayai resmi bisa memberangkatkan atlet namun dengan biaya mandiri.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita seharusnya punya tanggung jawab yang sama sebagai warga Jember. Masih ada kesempatan buat pengusaha untuk dikumpulkan dan digerakkan men-support atlet-atlet kita yang mau berangkat. Kalau memang ada undangan, saya siap support juga,” kata Indi Naidha, Sekretaris Komisi D, dalam rapat dengar pendapat bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), di gedung DPRD Jember, Selasa (6/5/2025).
Komisi D juga siap mendukung para atlet yang akan berangkat ke Porprov, termasuk ikut membiayai. “Kita semua bisa bahu-membahu untuk membesarkan olahraga di Jember, asalkan terjadi komunikasi yang baik. Lah lek meneng ae, kita tidak tahu apa kebutuhan teman-teman (atlet),” kata Indi.
Achmad Dhafir Syah, anggota Komisi D dari Partai Keadilan Sejahtera, mengusulkan pelibatan pengusaha swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD). “Saya rasa efisiensi anggaran ini bukan hanya di Kabupaten Jember, Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur juga merasakan hal yang sama. Artinya kita tidak menderita sendirian,” katanya.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga paling tidak menawarkan kepada pihak swasta, BUMN, perbankan, supaya bisa memberikan sumbangsih atau terlibat supporting anggaran,” kata Dhafir.
Dhafir mengingatkan pentingnya partisipasi dunia usaha yang selama ini mencari keuntungan di Jember. “Mereka bisa berkontribusi, bersumbangsih ketika dibutuhkan tambahan anggaran untuk nama baik Kabupaten Jember,” katanya.
Kepala Dispora Jember Edi Budi Susilo membuka pintu kepada dunia usaha untuk berpartisipasi. “Tentu saja mekanismenya harus benar. Karena kita ini kan dibiayai APBD, organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan anggaran kinerja. Jadi terukur,” katanya.
Edi memuji ide Indi untuk membuat acara penggalangan dana. “Kalau KONI yang menginisiasi, karena bukan sebagai pelaksana di OPD, kami akan bantu untuk menfasilitasi bersama melapor ke Gus Bupati. Bisa jadi dibuatkan semacam malam keakraban atau gala dinner,” katanya.
Namun Edi mengingatkan agar kegiatan tersebut tetap mengacu pada aturan. “Pernah kejadian dulu terjadi duplikasi anggaran antar OPD. OPD yang minta juga ke suatu wasta, ujung-ujungnya ada (duplikasi),” katanya. [wir]
