Surabaya (beritajatim.com) – Laporan Bank Dunia yang menyebut 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin berdasarkan standar global memicu perhatian luas. Ekonom Universitas Airlangga, Ni Made Sukartini, menilai data tersebut dapat memengaruhi persepsi global terhadap perekonomian Indonesia, terutama dari sisi investasi.
“Angka kemiskinan versi Bank Dunia bisa menjadi ancaman terhadap tingkat kepercayaan global. Investor dapat meragukan daya beli masyarakat Indonesia, yang berdampak pada daya tarik investasi,” ujar Made, Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, meski demikian, daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh daya beli, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti budaya korupsi dan kepastian hukum. Ia menekankan bahwa perbaikan dalam aspek-aspek tersebut lebih mendesak.
Respons Pemerintah Tidak Boleh Impulsif
Terkait respons pemerintah, Made menyarankan agar tidak reaktif. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan dari melemahnya ekspor serta nilai tukar rupiah, ia mendorong kebijakan yang fokus pada penguatan konsumsi rumah tangga berbasis daya saing produksi nasional.
“Respon pemerintah Indonesia pada laporan Bank Dunia ini tidak perlu secara impulsive, namun harus tetap berfokus untuk mendorong aktivitas konsumsi rumah tangga yang berbasis daya saing produksi domestik,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa standar kemiskinan Bank Dunia sebesar US$6,85 PPP per hari menggunakan acuan harga konstan 2015. Dalam kondisi saat ini, posisi Indonesia bisa saja masuk kelompok negara berpendapatan menengah-bawah dengan ambang garis kemiskinan baru sekitar US$3,65 PPP atau Rp58.400 per hari.
Made menilai standar kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Mengingat, biaya hidup di Indonesia jauh lebih murah karena harga kebutuhan pokok masih banyak disubsidi pemerintah.
Seperti diketahui, garis kemiskinan BPS per Januari 2024 tercatat sebesar Rp601.871 per kapita per bulan di pedesaan dan Rp615.763 di perkotaan. “Harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia masih mendapat subsidi pemerintah, seperti tarif listrik, tarif air bersih, tarif atau harga BBM, dan kebutuhan lainnya, termasuk jaminan asuransi kesehatan,” tuturnya.
Perlu Langkah Konkret dan Fokus pada Sektor Riil
Untuk menurunkan angka kemiskinan menurut standar global, Made menyarankan percepatan kebijakan strategis seperti swasembada pangan dan hilirisasi industri. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas.
“Hal ini menjamin penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah barang akan dinikmati oleh masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan dan mendorong penurunan angka kemiskinan,” jelas Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan internasional, pemerintah lebih baik membuktikan komitmen pada pemberantasan korupsi dan memperkuat kepastian hukum daripada sekadar mengubah batas kemiskinan.
“Upaya ini akan jauh lebih berdampak untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi, dibanding diplomasi garis kemiskinan,” tandasnya.
Dengan memperkuat sektor riil, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan, Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat citra positifnya di mata dunia. [ipl/aje]
