Probolinggo (beritajatim.com) – Janji kampanye Walikota Probolinggo terpilih, dr. Aminudin, soal pemberian honorarium sebesar Rp1 juta per bulan kepada Ketua RT dan RW mulai mendapat sorotan publik. Desakan datang dari Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, yang meminta agar janji tersebut segera direalisasikan.
Menurut Mujib, jumlah Ketua RT dan RW di Kota Probolinggo saat ini sekitar 1.200 orang. Jika janji tersebut direalisasikan untuk periode Oktober hingga Desember 2025, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3,6 miliar.
“Kan memang ada pernyataan dari Walikota kalau tidak bisa realisasi tahun ini, padahal anggarannya tidak terlalu besar jika harus realisasi tahun ini di perubahan anggaran tahun 2025,” tegas Mujib, Senin (21/4/2025).
Mujib menilai pernyataan Walikota terkesan kontradiktif dengan visi misi dan janji kampanye yang pernah dilontarkan. Ia mengingatkan, janji honorarium untuk RT/RW telah tercantum secara eksplisit dalam dokumen visi misi dr. Aminudin sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan para garda terdepan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Desakan juga datang sebagai bentuk empati terhadap Ketua RT dan RW, baik yang lama maupun baru. Mujib menyoroti dinamika pemilihan di sejumlah kelurahan yang berlangsung panas, namun belum diimbangi dengan kepastian kesejahteraan.
“Perjuangan mereka dalam proses pemilihan belum sebanding dengan hasil yang mereka peroleh saat ini,” tambahnya.
Di sisi lain, masyarakat pun mulai menunjukkan rasa skeptis. Susilo (60), warga Kelurahan Ketapang, menyatakan keraguannya. “Semua janjinya palsu,” ujarnya, menggambarkan kekecewaan warga terhadap janji yang belum juga ditepati.
Beberapa warga juga menyampaikan keluhan soal proses pemilihan RT dan RW yang dinilai kurang transparan dan sarat kepentingan politik. Mereka berharap janji Walikota tidak hanya sekadar narasi kampanye, tetapi benar-benar terealisasi dalam kebijakan nyata.
Pemerintah Kota Probolinggo kini ditantang untuk membuktikan komitmennya melalui perubahan APBD 2025. Realisasi janji ini diyakini bisa menjadi titik balik kepercayaan publik terhadap kepemimpinan dr. Aminudin. [ada/beq]
