Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan banyak negara lain di dunia, terutama dengan Republik Rakyat China (RRC), terus memanas. AS mengenakan tarif 145 persen barang-barang China yang masuk ke negeri Paman Sam tersebut. Sebaliknya, China memasang tarif 125 persen barang AS yang masuk ke Negeri Tirai Bambu.
Indonesia tak luput kena hantam policy tarif perdagangan AS. Negeri ini dikenai tarif 32 persen atas barang-barang produk kita yang masuk market AS. Pada 2024 lalu, surplus perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat adalah mencapai USD18 miliar untuk Indonesia.
Policy tarif yang diambil rezim Donald Trump di AS dipandang sebagai cara jitu menyeimbangkan neraca perdagangan Negeri Paman Sam dengan banyak mitra dagangnya di dunia. Policy ini diharapkan mampu memberi pemasukan sebesar USD600 miliar ke kas negara AS.
Banyak negara mengalami surplus perdagangan dengan AS, terutama China. Pada 2024, surplus perdagangan AS dengan China mencapai USD300 miliar untuk China.
Policy tarif ala Trump menjadi representasi national interest Amerika Serikat yang mengangkangi prinsip perdagangan bebas di era globalisasi. Lembaga-lembaga dunia yang berkaitan dengan masalah ini, seperti World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia), International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan lainnya terlihat tak berdaya dan tak mampu memainkan peran maksimal dalam konteks menjembatani antarpihak yang terlibat dalam perang dagang kali ini.
Trump telah menggiring dan mensimplikasi bahwa problem perdagangan global menjadi masalah antara AS dengan negara-negara mitra dagangnya dalam perspektif bilateral.
Cara menghadapi perdagangan dunia yang merujuk pada national interest yang dominan, seperti dilakukan Trump sejak 20 Januari 2025 hingga sekarang, dibanding prinsip perdagangan bebas adalah, retaliasi atau membalas balik. Hal itu seperti dilakukan China. Pilihan kedua, adalah negosiasi bersifat bilateral. Yakni berbicara dan berunding secara terbuka dengan negara-negara secara bilateral untuk menemukan titik kompromi yang disepakati tentang prinsip, pola, volume, dan jenis perdagangan antara AS dengan masing-masing mitra dagangnya.
Bagi negara-negara dengan ‘otot ekonomi’ tak begitu kuat, seperti banyak negara berkembang, misalnya Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan lainnya, respon berupa negosiasi adalah jalan keluar rasional yang ‘terpaksa’ dipilih dibanding alternatif retaliasi. Sebab, mereka tak mengharapkan barang-barang produknya yang masuk ke pasar AS mengalami lonjakan kenaikan harga luar biasa. Ujung-ujungnya barang-barang tersebut tak laku dan atau mengalami penurunan demand di market AS, sehingga berdampak kepada kelangsungan produksi di negara bersangkutan.
Kematian Globalisasi
America First jadi tagline kampanye Presiden Trump. Tagline itu manifestasi national interest AS ala Trump. Policy tarif perdagangan dengan negara lain yang dinaikkan tak ketulungan menjadi instrumen administratif policy untuk mewujudkan America First dan proteksi national interest AS.
Tagline ekonomi-politik Trump tersebut mereduksi dan bahkan mematikan prinsip-prinsip dan praktik perdagangan bebas yang sejak tahun 1980-an menjadi pelaziman banyak negara. AS di bawah Presiden Ronald Reagen dan penerusnya termasuk yang bersepakat dan menjadi ‘sponsor’ perdagangan bebas di era global tersebut.
Di tangan Trump, globalisasi menemui ajalnya. Globalisasi ditundukkan national interest AS, negara besar yang dulunya menjadi ‘komandan’ dan ‘sponsor utama’ globalisasi. Globalisasi dikalahkan dengan policy neo-tariff yang diterapkan Trump untuk menekan dan menyeimbangkan neraca defisit perdagangan AS dengan banyak negara lain di dunia, dengan cara supercepat, ekstrem, dan komprehensif.
Batas-batas politik, ekonomi, sosial, dan kultural antarnegara menebal kembali di era Trump. Formula globalisasi oleh Kenichi Ohmae (1989) tentang sebuah dunia tanpa batas kini memudar. Bagi Ohmae, globalisasi tak hanya menunjuk kepada kecenderungan di mana batas-batas politik tradisional, yang berdasarkan pada batas-batas wilayah nasional dan negara, menjadi semakin lunak; ia juga mengimplikasikan pembagian-pembagian masyarakat yang sebelumnya dipisahkan ruang dan waktu telah menjadi semakin berkurang secara signifikan dan terkadang jadi tak relevan.
Demikian pula yang dikatakan Scholte (2005). Dia berpandangan, globalisasi terkait dengan pertumbuhan hubungan-hubungan suprateritorial antara masyarakat-masyarakat di seluruh dunia.
Salah satu implikasi penting dari globalisasi ekonomi adalah berkurangnya kapasitas pemerintahan-pemerintahan nasional untuk mengatur dan mengelola ekonomi mereka dan, terutama, untuk menolak restrukturisasi mereka selaras dengan garis-garis pasar bebas. (Andrew Helywood, 2014)
Policy tarif Trump demi mewujudkan cita politik besarnya: America First, sebagai bentuk proteksi politik-ekonomi atas national interest AS, telah menghantarkan globalisasi ke liang kubur. Perdagangan barang dan jasa antarnegara kembali dibingkai dalam konteks relasi bilateral antarnegara bersangkutan. Bukan ranah relasi multilateral.
Karena itu, tak berlebihan jika Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa kita saat ini memasuki era baru, yakni era matinya globalisasi. Dunia yang borderless (tanpa batas), yang mana dunia perdagangan bebas yang bisa berlangsung dengan bebas antarnegara dengan tarif nol persen dan atau persentase sangat minimal, kini dinilai problematik dan mengalami perubahan radikal, fundamental, dan tak terduga sebelumnya.
Fase kedua kepemimpinan Trump menandai matinya globalisasi dan perdagangan bebas. Keunggulan komparatif satu negara di bidang ekonomi, misalnya ongkos tenaga kerja murah, sumber bahan baku melimpah, pasar domestik besar karena volume demografi tinggi, dan lainnya tak punya dampak signifikan dalam perdagangan dunia.
China, Indonesia, Vietnam, India, dan banyak negara lain adalah deretan contoh negara yang memiliki comparative advantage tinggi vis a vis AS di bidang ekonomi. Kini, keunggulan komparatif negara-negara itu hendak diamputasi Trump dengan policy tarif yang tak rasional dan ugal-ugalan.
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
