Ada dua perkembangan pasca keputusan perang tarif Trump (America First) mengindikasikan bahwa motif Trump memang ingin mengevaluasi seluruh perjanjian perdagangan bilateral (untuk keuntungan AS, dan mengatasi kemerosotan sosial ekonomi kelas menengah bawah yang makin serius di negerinya sendiri). Pertama penundaan tarif, lalu renegosiasi dengan Kanada dan Meksiko. Hanya terhadap negeri China, Trump tetap kaku dan frontal melalui pengenaan tarif lebih dari 100 persen.
Rupanya politik Amerika makin ngeri dengan kepesatan China yang makin mendominasi perekonomian global (apalagi makin efektif dengan jalur sutera), maka diduga AS memaksa ada renegosiasi global agar ada keseimbangan dengan dominasi AS dan UE sekutunya. Memang masih kabur situasinya namun sudah agak nampak arah permainan Trump menuju tatanan ekonomi global yang “justified” buat AS.
Tulisan kecil ini mencoba sedikit mendalami motif langkah politik kontroversial Trump soal tarif, dan menganalisis secara umum posisi perekonomian dunia, khususnya peran China dan Rusia.
Mendalami Motif
Kebijakan ekonomi dan perdagangan yang diusung oleh mantan Presiden AS Donald Trump, terutama melalui kebijakan “America First”, memang memiliki beberapa tujuan strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik.
Motif Dasar:
Trump menginginkan perlindungan ekonomi AS dan kelas menengah bawah. Trump berargumen bahwa perjanjian perdagangan sebelumnya (seperti NAFTA) telah merugikan pekerja AS karena terjadi relokasi industri ke negara dengan upah lebih murah (seperti Meksiko dan China). Di samping itu telah terjadi defisit perdagangan AS yang membengkak, terutama dengan China serta kemerosotan lapangan kerja di sektor manufaktur AS, yang memengaruhi kelas menengah bawah. Dengan mengenakan tarif (misalnya pada baja, aluminium, dan produk China), Trump ingin:
- Memaksa perusahaan kembali berinvestasi di AS (“reshoring”).
- Melindungi industri domestik dari persaingan “tidak adil”.
- Memperkuat posisi tawar AS dalam negosiasi ulang perjanjian perdagangan.
Pendekatan Diplomasi
Ada perbedaan pendekatan dalam menjalankan strategi “America First”, yaitu fleksibel dengan sekutu, tetapi tetap keras pada China. Penundaan tarif dan renegosiasi dengan Kanada dan Meksiko (USMCA). Trump memilih pendekatan diplomasi dengan sekutu terdekat (Kanada dan Meksiko) karena ketergantungan ekonomi yang timbal balik (misalnya, rantai pasok otomotif terintegrasi), serta kepentingan keamanan (misalnya, hubungan dengan NATO dan pertahanan bersama). Hasil yang diharapkan Trump adalah USMCA (Perjanjian AS-Meksiko-Kanada), yang lebih menguntungkan AS dalam hal persyaratan kandungan lokal untuk manufaktur; proteksi hak kekayaan intelektual dan pembukaan pasar produk pertanian AS.
Sikap keras terhadap China melalui perang dagang dan tarif tinggi tetap dilakukan, karena China dipandang sebagai ancaman utama terhadap dominasi ekonomi AS, yang dipersepsi menyebabkan praktik perdagangan “tidak adil” (subsidi industri, pencurian IP, pembatasan akses pasar). Di samping itu, persaingan dominasi teknologi (melalui kebijakan “Made in China 2025”) dikhawatirkan merugikan terutama produk AS berteknologi menengah rendah, di mana Made in China 2025 diprediksi akan ekspansif lewat Belt and Road Initiative/Jalur Sutera Baru.
Trump menggunakan tarif tinggi ( lebih dari 100 persen pada beberapa produk) untuk memaksa China bernegosiasi ulang (misalnya, terhadap Perjanjian Dagang Fase-1 2020), di samping untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi China dengan membatasi ekspor teknologinya (seperti sanksi terhadap Huawei). Tipologi AS yang ‘elitis’, langkah ini untuk menunjukkan ketegasan politik kepada basis pemilihnya.
Penataan Ulang Tata Kelola Ekonomi Dunia.
Pemerintah AS melalui Trump menginginkan penataan ulang Tata Kelola Ekonomi Dunia yang lebih ‘justified’ untuk keuntungan AS, yang selama beberapa dekade terakhir ekonomi AS terganggu dengan agresifnya AS dalam berbagai ‘konflik’ di beberapa bagian dunia karena ongkos yang sudah sangat tinggi menggerogoti ’APBN’ AS dan terlena terhadap kebutuhan dasar masyarakat menengah bawah.
Trump ingin mengembalikan dominasi AS dalam sistem perdagangan global dengan cara:
- Memperlemah multilateralisme (misalnya, ancaman keluar dari WTO).
- Mendorong perjanjian bilateral yang lebih menguntungkan AS.
- Membentuk aliansi ‘baru’ dengan UE untuk menghadapi China (meski UE juga sering berselisih dengan AS).
- Menggunakan tekanan ekonomi sebagai alat geopolitik (misalnya, sanksi dan tarif).
Namun, strategi ini memang kontroversial dan sangat berisiko, karena:
- Risiko perang dagang bisa merugikan ekonomi global.
- Ketergantungan AS pada rantai pasok China menyulitkan decoupling (pemisahan atau pengurangan ketergantungan antara dua atau lebih entitas).
- Respons China yang tidak mudah menyerah (misalnya, melalui kegigihan dan kemampuan diversifikasi pasar, subsidi domestik, dan akselerasi teknologi mandiri).
Proyeksi ke Depan Arah Kebijakan AS-China-UE
- AS (di bawah Biden-Demokrat atau Trump-Republik) akan tetap tegas pada China, meski dengan metode berbeda (Biden lebih multilateral, Trump lebih unilateral).
- China akan terus mengurangi kergantungan pada ekspor ke AS dengan memperkuat pasar domestik dan mitra baru (ASEAN, Afrika, Timur Tengah).
- UE akan berusaha ‘netral’, tetapi semakin waspada terhadap dominasi China (misalnya, regulasi ketat pada investasi asing).
- Negara berkembang (termasuk Indonesia) bisa mendapat keuntungan dari diversifikasi rantai pasok, tetapi juga terjepit dalam persaingan AS-China. Dalam hal ini ‘tarian gemoy’ Pak Prabowo diperlukan.
Posisi Rusia
Rusia telah mengambil sikap yang cukup hati-hati dan strategis dalam menanggapi perang tarif Donald Trump serta ketegangan perdagangan AS-China. Berikut beberapa aspek utama dari pendekatan Rusia:
- Sikap Netral tetapi Memanfaatkan Peluang. Rusia secara resmi tidak memihak dalam konflik perdagangan AS-China, tetapi melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan China sekaligus mencari celah di pasar global.
- Moskwa mengkritik proteksionisme AS, tetapi tidak terlibat langsung dalam perang tarif.
- Memperdalam Kerja Sama dengan China. Rusia dan China telah meningkatkan kemitraan ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam proyek energi (seperti pipa gas Power of Siberia) dan pembayaran dalam mata uang lokal (mengurangi ketergantungan pada dolar AS). Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam organisasi seperti BRICS dan SCO untuk menciptakan alternatif terhadap sistem ekonomi yang didominasi AS.
- Rusia Diversifikasi Ekonomi dan Mencari Pasar Baru. Rusia berusaha mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa.
- Sanksi AS terhadap Rusia telah membuat Moskwa lebih agresif dalam mencari mitra dagang baru, termasuk di tengah ketegangan AS-China.
Rusia melihat ketegangan AS-China sebagai kelemahan geopolitik AS, yang dapat dimanfaatkan untuk melemahkan pengaruh Washington dalam urusan global. Dengan AS sibuk berkonflik dengan China, Rusia mendapat lebih banyak ruang untuk bergerak di kawasan seperti Timur Tengah dan Eurasia.
Pada saat bersamaan, Rusia mendorong sistem keuangan alternatif bersama China aktif mengembangkan sistem pembayaran di luar SWIFT (SPFS dan CIPS) untuk menghindari tekanan finansial AS. Bank Sentral Rusia meningkatkan cadangan emas dan yuan, mengurangi ketergantungan pada dolar.
Jika perang dagang AS-China berlanjut, Rusia kemungkinan akan terus mendekat ke Beijing sambil mencari cara untuk meningkatkan pengaruhnya di pasar energi dan keuangan global.
Indonesia Harus Bagaimana?
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian seperti perang dagang AS-China, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis berikut:
- Memperkuat Ketahanan ekonomi domestik dengan mendorong industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam (misalnya nikel, bauksit, CPO) untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
- Di samping itu perlu serius meningkatkan produktivitas sektor manufaktur dengan teknologi digital (Industri 4.0) dan investasi di R&D. lembaga BRIN perlu lebih determinatif. Selaaras denganitu Indonesia harus pula serius memperkuat UMKM (terutama manufaktur) melalui akses pembiayaan, pelatihan digital, dan integrasi ke rantai pasok global.
- Diversifikasi pasar ekspor dan mitra dagang. Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan pada AS dan China dengan memperluas pasar ke Uni Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan India. Indonesia perlu mempercepat ratifikasi perjanjian dagang (seperti IEU-CEPA dengan Uni Eropa dan RCEP) untuk akses pasar lebih luas.
- Meningkatkan pemanfaatan ekonomi digital (e-commerce, fintech) untuk ekspor jasa dan produk kreatif.
Investasi di Infrastruktur dan SDM Unggul. Indonesia perlu menyelesaikan proyek infrastruktur strategis (pelabuhan, jalan tol, energi hijau) untuk efisiensi logistik. Proyek-proyek yang politis populis perlu dievaluasi prioritasnya. Dibidang pendidikan perlu revolusi pendidikan vokasi dan STEM (sains, teknologi, teknik, matematika) agar SDM kompetitif di era otomatisasi. Peningkataan alokasi anggaran kesehatan untuk produktivitas tenaga kerja jangka panjang perlu menjadi perhatian - Kebijakan fiskal dan moneter yang responsif perlu dilakukan melalui iInsentif fiskal untuk industri strategis (EV-electric vehicle, farmasi, teknologi hijau). Stabilitas makroekonomi perlu dijaga dengan mengendalikan inflasi dan nilai tukar rupiah, disamping reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani UMKM.
Indonesia segera mengevaluasi dan melakukan justifikasi pengelolaan geopolitik dan kerja sama global. Netralitas aktif dalam perang dagang AS-China, sambil memanfaatkan peluang relokasi industri (China, dan negara industri lainnya). Kerja sama dengan Uni Eropa di bidang energi terbarukan dan teknologi perlu diperluas dan perdalam.
Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan G20 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi tawar dalam tata ekonomi global.
Menghadapi krisis energi masa depan, transisi energi dan ekonomi hijau perlu dilakukan melalui investasi besar-besaran di EBT (matahari, angin, hidro) sehingga mengurangi impor BBM. Membangun industri hijau (kendaraan listrik, baterai) sebagai potensi masa depan ekspor dengan memanfaatkan pendanaan global (carbon credit, green bonds) untuk pembangunan berkelanjutan.
Penguatan demokrasi dan tata kelola merupakan masalah krusial yang harus segera diperbaiki secara menyeluruh. Memerangi korupsi dan tradisi birokrasi lambat (lebay) untuk menarik investasi asing. Manipulasi demokrasi untuk kekuasaan konspiratif harus dihilangkan sebagai bagian dari stabilitas politik fondasi kebijakan ekonomi jangka panjang.
Pada akhirnya Indonesia perlu bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas, ke ekonomi berbasis inovasi, sambil memanfaatkan ketegangan global sebagai peluang. Dengan reformasi struktural, investasi SDM, dan diplomasi ekonomi yang lincah, target menjadi 5 besar ekonomi dunia di 2045 bisa tercapai. Semoga.
Hadipras, Pengamat Sosial dan Politik
