Jombang (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama tim pemenangan tingkat kecamatan dan desa, serta pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra se-Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (22/3/2025).
Acara ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antar kader dan relawan, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui jaringan tim hingga ke desa-desa.
“Kami ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat sekaligus mensosialisasikan berbagai program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” ujar BHS.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, BHS mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga ketahanan pangan dengan mempertahankan lahan pertanian produktif. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo terkait swasembada pangan.
“Program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo memberikan banyak insentif kepada petani. Kami berharap program ini terus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.
Selain sektor pangan, BHS menyoroti berbagai program strategis lainnya yang tengah dijalankan pemerintah pusat, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan tiga juta rumah, di mana satu juta unit ditargetkan selesai dalam setahun tanpa mengorbankan lahan produktif.
Politisi Gerindra tersebut juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro.
“Penghapusan utang ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya sektor usaha kecil, pertanian, dan perikanan. Kami akan terus mengawal agar program ini dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Sidoarjo dan Indonesia pada umumnya,” jelas BHS.
Dalam konteks infrastruktur, BHS menyoroti keterbatasan anggaran pembangunan di Sidoarjo dan menekankan perlunya dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Beberapa proyek strategis yang telah mendapat dukungan pusat di antaranya adalah pembangunan frontage road, fly over, serta enam overpass. “Sebelumnya dua overpass berhasil saya dorong dan direalisasikan untuk kelancaran operasional masyarakat,” tambahnya.
BHS juga menanggapi permintaan masyarakat terkait pembangunan jalan operasional petani. Menurutnya, dengan anggaran Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp5 Triliun, seharusnya kebutuhan infrastruktur dapat dipenuhi. Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kita harapkan Sidoarjo mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur seperti jalan raya, normalisasi sungai, serta fasilitas lainnya demi kenyamanan masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong perusahaan-perusahaan besar di Sidoarjo turut mendukung pembangunan infrastruktur melalui program CSR,” pungkasnya. [isa/suf]
