DPRD Jember Sarankan Bupati Fawait dan Wabup Djoko Ngopi Bareng

Jember (beritajatim.com) – ‘Perang dingin’ antara Bupati Muhammad Fawait dengan Wakil Bupati Djoko Susanto rupanya membuat anggota DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ikut meriang.

Sebagian memilih untuk tak mengomentari relasi Fawait dan Djoko. Seorang anggota DPRD Jember dari partai pengusung mereka saat pemilihan kepala daerah, menampik berkomentar soal nota dinas Djoko untuk mengaudit surat pengangkatan 17 orang pelaksana tugas.

“Nggak, Mas. Saya puasa dulu. Biar ketua komisi,” kata anggota Dewan yang selama ini biasa berkomentar kritis terhadap pemerintahan tersebut.

Sekretaris Komisi A Siswono berpendapat serupa. “Mereka satu paket. Biarkan persoalan ini diselesaikan alami antara bupati dan wakil bupati. Kalau saya membahas persoalan ini tidak elok dan tidak etis,” kata politisi Gerindra ini.

Siswono mengibaratkan Fawait dan Djoko pengantin. “Kalau dalam rumah tangga ada perdebatan, itu adalah bagian dari proses. Namanya saja rumah tangga. Bupati dan wakil bupati ibarat suami istri,” katanya.

Menurut Siswono, penyesuaian di antara keduanya membutuhkan waktu dan proses. “Perbedaan mereka wajar, karena chemistry-nya belum dapat. Selama ini beliau berdua disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Belum ada (jadwal) ngopi satu meja. Tapi mohon maaf saya tidak menyikapi,” katanya.

Siswono yakin hubungan keduanya akan segera membaik. “Akan jadi menarik ketika diawali seperti ini, tapi dalam waktu singkat menjadi harmonis,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto juga menolak mengomentari nota dinas yang diterbitkan Djoko. Dia tidak mau terkesan berpihak dan malah membikin suasana makin panas. Apalagi masa pemerintahan Fawait dan Djoko belum genap berusia sebulan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan implikasi ‘perang dingin’ tersebut. “Jika sampai kepala daerah dan wakil tidak sejalan, yang kasihan nanti birokrasi dan rakyat,” katanya.

Widarto masih berharap Fawait dan Djoko bisa seiring sejalan. “Kami yakin beliau berdua dapat menyelesaikan dengan baik jika ada perbedaan pendapat,” katanya, Kamis (13/3/2025).

Bagaimana cara memperbaiki hubungan mereka? “Ya duduk bareng ngopi bareng. Yang lebih tahu beliau berdua,” kata Widarto.

Saran untuk menyelesaikan masalah dengan duduk bersama juga meluncur dari anggota Komisi C Edi Cahyo Purnomo. “Bupati dan wakil bupati ibarat suami istri. Kalau sama-sama berpikir untuk kepentingan rakyat, harus sama-sama satu pandangan dan tujuan. Ya harus duduk bareng, berdiskusi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Namun Edi berpikir positif, bahwa Fawait dan Djoko sama-sama punya tujuan baik untuk kepentingan masyarakat. “Mungkin keduanya ini belum duduk bersama soal pemerintahan. Harus duduk bersama, ketemu bersama. Apalagi ada sidang paripurna,” katanya.

PDI Perjuangan pernah menempatkan Kusen Andalas sebagai wakil bupati pada periode 2005-2015. “Wakil bupati selalu membantu. Pembagian kewenangan pernah disampaikan dan tujuannya sama. Apa yang jadi tugas bupati, wakil bupati membantu,” kata Edi.

Pernyataan Fawait dan Djoko
Fawait dan Djoko terpilih menjadi bupati dan wakil bupati setelah memenangi pilkada Jember, 27 November 2024, dengan dukungan 588.761 suara pemilih. Mereka didukung koalisi tujuh partai parlemen, yakni Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PPP, Golkar, dan PAN.

Namun sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, gelagat ketidakharmonisan sangat kentara. Djoko Susanto absen dalam beberapa kegiatan bersama Fawait, yang biasanya pada pemerintahan sebelumnya selalu dihadiri lengkap oleh pasangan bupati dan wakil bupati Jember yang baru dilantik.

Saat apel perdana dengan aparatur sipil negara di depan kantor Pemkab Jember, Djoko tidak terlihat. Begitu juga saat Fawait dikirab pendukungnya menuju Pendapa Wahyawibawagraha, Djoko juga absen dari keramaian.

Saat dimintai konfirmasi wartawan, Djoko mengaku tidak pernah diajak bicara soal kegiatan di Pendapa. Dia justru mempertanyakan asal-muasal anggaran kegiatan tersebut yang menurutnya belum dialokasikan dalam APBD 2025.

Terakhir, saat Fawait meluncurkan sosialisasi program seratus hari kerja di kantor Pemkab Jember, Senin (10/3/2025). Djoko juga mengaku tidak tahu dan tidak diberitahu.

“Saya tidak tahu dan tidak diundang. Saya baru ngeh kalau semalam ada kegiatan. Alhamdulillah saya tidak dilibatkan sehingga saya sore saya bisa bercengkerama dengan keluarga, dengan cucu saya. Saya menyikapi begitu saja,” kata Djoko, sebagaimana diberitakan Beritajatim.com, Selasa (11/3/2025).

Justru dalam beberapa kegiatan, Fawait didampingi tim sukses. Saat mengunjungi Pasar Tanjung dan menandatangani rancangan peraturan bupati pemberian insentif retribusi untuk pedagang, dia didampingi Gogot Cahyo Baskoro, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang juga ketua tim pemenangan saat pilkada.

Saat peluncuran sosialisasi program seratus hari kerja, selain didampingi 13 pejabat organisasi perangkat daerah, Fawait juga didampingi Dima Ahyar, sekretaris tim pemenangan pilkada. Bahkan Dima juga hadir saat Forum Lintas Perangkat Daerah di aula Dinas Pendidikan Jember, menyaksikan pemaparan program kerja sejumlah organisasi perangkat daerah.

Terakhir, Djoko malah menerbitkan nota dinas untuk Inspektorat dan Sekretaris Daerah, yang berisi perintah untuk mengaudit kepatuhan terhadap proses pengangkatan 17 pelaksana tugas.

Djoko ingin Inspektorat mendalami kemungkinan keterlibatan kekuatan di luar birokrasi dalam penentuan nama-nama pejabat di Jember. “Prinsipnya apapun yang harus kita lakukan harus lewat mekanisme kepegawaian,” katanya.

Djoko berharap komitmen untuk mengelola daerah dan aparatur dipegang untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. “Perlu saya tegaskan kembali bahwa mengelola pemerintahan itu ora podo karo ngelola rumah tangga. Kalau rumah tangga iso sak karepe dewe. Kalau mengelola pemerintahan ini ada mekanisme yang harus diikuti,” katanya.

Sementara itu, melalui akun media sosial Threads, Fawait membantah adanya upaya untuk mematikan peran Djoko sebagai pendampingnya di pemerintahan.

“Saya tegaskan, tidak ada upaya mematikan peran Wakil Bupati. Pemerintahan berjalan sesuai aturan, dan setiap tugas harus dijalankan sesuai porsinya. Pihak kami selalu melibatkan siapapun untuk berkontribusi dalam membangun Kota Jember,” kata Fawait.

Fawait juga membantah adanya intervensi tim sukses terhadap birokrasi. “Tidak ada intervensi tim sukses dalam birokrasi. Kami fokus pada pembangunan Jember, dan yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi, bukan polemik,” katanya. [wir]