Pasuruan (beritajatim.com) – Ratusan pegawai honorer di Kabupaten Pasuruan terancam kehilangan pekerjaan setelah tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Situasi ini membuat DPRD Kabupaten Pasuruan meminta DPR RI di Senayan, Jakarta, segera merumuskan kebijakan yang dapat menyelamatkan nasib mereka.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Rudi Hartono, menegaskan bahwa PHK massal dapat berdampak luas pada kehidupan para honorer dan keluarganya.
“Kami tidak ingin ada PHK besar-besaran. Bayangkan berapa banyak keluarga yang akan kesulitan ekonominya apabila mereka dirumahkan,” ujarnya.
Menurutnya, masalah ini tidak hanya terjadi di Pasuruan tetapi juga di berbagai daerah lain. “Tidak ada payung hukum yang bisa melindungi mereka,” tambahnya.
DPRD Kabupaten Pasuruan berharap DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Komisi II DPR RI pun telah memberikan sinyal positif dan memasukkan persoalan ini dalam pembahasan bersama kementerian terkait.
Sebanyak 198 Pekerja Harian Lepas (PHL) dan 609 guru honorer, termasuk guru TK, SD, dan SMP, terancam kehilangan pekerjaan karena tidak memenuhi syarat seleksi PPPK.
“Kami berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini,” lanjut Rudi Hartono.
DPRD Kabupaten Pasuruan berkomitmen mengawal proses ini hingga ada solusi yang memberikan kepastian bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi. [ada/beq]
