Bondowoso (beritajatim.com) – Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Bondowoso pada Rabu (5/3/2025) menunjukkan jumlah penderita HIV dari 2015 hingga 2024 telah mencapai 1.253 orang.
Bahkan, dalam tiga bulan pertama tahun 2025 saja, tercatat 25 kasus baru dengan tiga di antaranya meninggal dunia.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) TB dan HIV Bondowoso, Funky Indraayu Shanti, mengungkapkan bahwa distribusi kasus HIV menunjukkan variasi di berbagai kelompok usia. Data dari 2022 hingga 2024 memperlihatkan peningkatan kasus yang cukup signifikan pada kelompok usia produktif (25-49 tahun).
Pada 2022, kelompok ini mencatat 109 kasus, turun menjadi 95 kasus pada 2023, namun kembali melonjak drastis menjadi 141 kasus pada 2024.
“Kami ingin tahu latar belakang para penderita HIV, mengapa mereka bisa terjerumus. Rata-rata ini terjadi karena pola asuh anak yang kurang tepat dan pergaulan yang tidak terkontrol,” ujar Funky.
Meski sejak 2016 sudah ada peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) tentang TB dan HIV, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi, yang hingga saat ini masih terbatas di wilayah perkotaan.
Kenaikan Kasus HIV di Kalangan Anak dan Laki-laki
Penyebaran HIV di kalangan anak usia sekolah juga menjadi perhatian serius. Pada 2024, tercatat tujuh anak usia sekolah setara SMP hingga SMA yang terjangkit HIV, sementara bayi di bawah lima tahun yang mengidap HIV/AIDS mencapai tiga anak. Infeksi pada bayi diduga terjadi karena penularan dari ibu saat kehamilan.
Siwin Sholehah, yang bertanggung jawab dalam bidang edukasi di Pokja TB dan HIV Bondowoso, menyoroti tren peningkatan kasus HIV pada laki-laki. Pada 2022, dari total 138 kasus, terdapat 77 perempuan dan 61 laki-laki. Pada 2023, jumlah laki-laki meningkat menjadi 62 dari total 135 kasus. Sementara itu, pada 2024, lonjakan signifikan terjadi dengan jumlah 102 laki-laki dari total 193 kasus.
Selain peningkatan jumlah penderita, masalah putus pengobatan juga menjadi tantangan. “Banyak penderita yang putus pengobatan karena bosan harus mengonsumsi obat seumur hidup. Jumlah yang putus berobat pada 2022 mencapai 50 orang, 2023 sebanyak 43 orang, dan 2024 meningkat menjadi 58 orang,” ungkapnya.
Padahal, pengobatan HIV dengan antiretroviral (ARV) sangat mahal, mencapai Rp 5 juta per bulan per pasien, yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh negara.
Desakan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Selain pengobatan, diskriminasi terhadap penderita HIV masih menjadi kendala utama dalam upaya penanganan. Banyak masyarakat yang kurang memahami HIV/AIDS sehingga menyebabkan para penderita dikucilkan.
Untung Kuzairi, Kabid Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KSPPKB) Dinsos P3AKB Bondowoso, menilai bahwa Pokja TB dan HIV seharusnya tidak lagi berada di bawah Dinas Kesehatan.
“Persoalan HIV ini melibatkan banyak pihak dan penanganannya dari hulu ke hilir. Seperti Dinsos yang menangani pembenahan keluarga sebagai bagian dari pencegahan, sedangkan Dinkes dan RSUD menangani pasien yang sudah positif HIV/AIDS,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abdul Majid, menegaskan pentingnya penyusunan rencana aksi yang jelas dengan target penurunan kasus HIV yang terukur. Ia juga menyoroti pentingnya tracking dan pendataan kasus secara sistematis.
“Kami akan mengadakan rapat dan merekomendasikan kepada bupati untuk menyampaikan urgensi masalah HIV ini kepada semua OPD,” ucap legislator Partai Gerindra tersebut.
Majid menambahkan bahwa Pemkab Bondowoso harus melakukan tracking khusus terhadap penyakit menular ini sebagai bagian dari strategi pengendalian.
Plt Kabid Medis RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Sinta Agita Agraini, mengungkapkan bahwa sejak 2015, pihaknya telah menangani sekitar 900 pasien HIV/AIDS dengan angka kematian lebih dari 200 orang.
“Jumlah pasien HIV baru di tahun 2024 yang terdata di RSUD dr. H. Koesnadi mencapai 60 orang. Itu belum termasuk yang berobat di RS Bhayangkara dan RS Mitra Medika,” jelasnya.
Dengan meningkatnya kasus HIV/AIDS di Bondowoso, para pemangku kepentingan sepakat bahwa penanganan masalah ini tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Screening lebih masif diperlukan untuk mendeteksi siapa saja yang berisiko terjangkit HIV/AIDS.
Namun, apabila screening diperluas, Bondowoso harus siap menghadapi lonjakan data signifikan dalam jumlah penderita HIV di masa depan. [awi/suf]
