Didampingi Istri ke Pasar Tanjung, Bupati Jember Fawait Tegaskan Penurunan Tarif Retribusi

Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menepati janjinya untuk datang ke Pasar Tanjung sebelum resmi menginjakkan kaki di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (3/3/2025).

Kedatangan tersebut menjadi momentum istimewa bagi pedagang pasar. Tanpa ditemani Wakil Bupati Djoko Susanto, Fawait yang didampingi istri tercinta Gyta Eka Puspita menyapa mereka.

Selain Gyta yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Jember, hadir pula Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Jember Gogot Cahyo Baskoro dan sejumlah ketua partai pendukung. Ada juga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah yang turut menemani.

Kedatangan Fawait ini mengingatkan pada masa kampanye pilkada. “Kami datang ke Pasar Tanjung untuk memenuhi janji, bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, pedagang tradisional harus dilindungi, harus dibantu, harus disupport,” katanya kepada wartawan.

Dengan alasan itulah, Fawait ingin mengembalikan nominal tarif retribusi pasar yang sempat naik pada tahun sebelumnya. “Hati ini kami turunkan kembali seperti semula. Ini bagian dari bentuk komitmen kami untuk membela wong cilik, dan simbol dari wong cilik adalah pasar tradisional,” katanya.

Fawait menyebut kebijakannya baru permulaan. “Insyaallah masih banyak lagi program-program, termasuk perbaikan pasar-pasar tradisional di kemudian hari,” katanya.

Selain sekolah, menurut Fawait, pasar tradisional akan diperhatikan. “Kami akan perbagus sehingga ekonomi kerakyatan, ekonomi wong cilik dengan simbol pasar tradisional ini bisa kita optimalkan dan bisa berkembang sedemikian rupa. Sehingga ekonomi wong cilik bisa berkembang baik,” katanya.

Fawait menyebut ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2025 untuk memperbaiki pasar tradisional sangat sempit. “Maka ruang yang luas di APBD 2026, 2027, 2028,. 2029, dan 2030,” katanya.

Persoalan retribusi ini pernah disuarakan Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan APBD 2025. Ahmad Hoirozi, juru bicara Fraksi Partai Gerindra, menilai kenaikan retribusi tidak berbanding lurus dengan fasilitas pasar. “Fakta hari ini, fasilitas pasar diabaikan, namun retribusi justru dinaikkan hingga 200 persen,” katanya.

Gerindra mendesak pembangunan pasar dan retribusi ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten Jember. “APBD untuk rakyat, bukan untuk membebani rakyat,” kata Hoirozi.

Pejabat Sementara Bupati Jember Imam Hidayat sempat menjelaskan, bahwa kenaikan retribusi pasar itu sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI.

“Berdasarkan audit BPK pada 2023, ditemukan bahwa retribusi pasar yang dipungut selama ini tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku,” katanya, dalam sidang paripurna pembahasan APBD 2025, di gedung DPRD Jember, Selasa (19/11/2024) malam.

Tarif retribusi pasar sebelumnya masih mengacu pada tarif Perda Nomor 4 Tahun 2011. “Oleh karena itu pada 2024, sebagai tindaklanjut hasil temuan BPK tersebut, pemungutan retribusi disesuaikan kembali dengan tarif perda yang mendasarinya,” kata Imam.

Perda tersebut adalah Perda Nomor 1 Tahun 2024, yang memiliki besaran tarif sama dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020. “Sehingga pada penerapannya terjadi kenaikan retribusi yang pada poin-poin tarif tertentu, khususnya pada pemanfaatan aset pasar seperti kios,” kata Imam. [wir]