Beky Sebut APBD 2025 Bukan Rancangannya, Wakil Ketua DPRD Blitar Respon Keras

Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Beky Herdihansah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 ini bukan hasil rancangannya. Ungkapan ini dilontarkan Beky saat mendapatkan keluhan dari warga Balerejo perihal kondisi jalan yang rusak parah pada Selasa (25/2/2025) kemarin.

Beky pun memberikan penjelasan soal APBD 2025 itu agar warga tidak salah paham jika jalan rusak di desanya belum bisa terbangun pada tahun 2025 ini. Namun demikian Beky tetap menegaskan bahwa dirinya akan berusaha mencari dana dari luar agar semua keluhan masyarakat bisa teratasi.

“Jadi APBD 2025 itu bukan bapak bupati sama saya yang menata, itu yang menata masih bupati yang kemarin, jadi nanti benar-benar murni saya bersama pak bupati itu di 2026, di tahun 2026 ini baru saya dan pak bupati akan menyusun APBD Kabupaten Blitar,” ungkap Beky kala itu.

Ungkapan Beky ini pun ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i. Menurutnya meski APBD 2025 ini bukan rancangan Bupati dan Wakil Bupati Blitar sekarang namun keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan dan menjalankan anggaran yang sudah ada.

“Memang APBD ini diputuskan akhir tahun 2024, tapi semua keputusan APBD yaa harus dijalankan sesuai dengan perencanaan,” ungkap Rifa’i, Senin (3/3/2025).

Rifa’i menegaskan bahwa meski APBD 2025 ini bukan produk Rijanto-Beky namun kinerja keduanya sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar harus maksimal. Tidak ada alasan bagi Bupati-Wakil Bupati Blitar untuk tidak bekerja secara maksimal meskipun APBD 2025 ini bukan produk penyusunannya.

“Persoalan kinerja bupati dan wakil itu ya harus maksimal, maksimalnya dimana mengawal kegiatan yang sudah direncanakan di OPD-OPD sesuai dengan semester, jangan malah kegiatan yang sudah direncanakan di cancel demi kepentingan yang lain, gak ada kata gak maksimal sepanjang itu sudah ada di APBD yaa harus maksimal,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu pun mengakui bahwa APBD 2025 memanglah bukan produk penyusunan dari Rijanto-Beky. Pasalnya APBD 2025 ini disusun pada tahun 2024 lalu dimana kala itu yang menjadi Bupati Blitar adalah Rini Syarifah.

Kondisi ini pun terjadi di semua kabupaten dan kota di Indonesia. Sehingga Rifai’i berharap itu bukan jadi alasan bagi Rijanto-Beky untuk tidak bekerja maksimal.

“Ya memang APBD 2025 produk tahun 2024, disesuaikan dengan RPJMD periode yang lalu, karena periode sekarang RPJMD belum dibahas, sekarang sudah ada SE mendagri untuk percepatan pembahasan APBD P disini nanti baru memasukan visi misi bupati periode sekarang, secara regulasi ya demikian tapi prakteknya ya kita lihat saja,” tandasnya. [owi/beq]