Bondowoso (beritaJatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso harus melakukan efisiensi anggaran secara ketat menyusul kebijakan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Akibatnya, total anggaran Bondowoso pada tahun 2025 mengalami pemangkasan kisaran Rp60 miliar.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan efisiensi anggaran.
Diakuinya, efisiensi anggaran merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat, termasuk adanya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/883/SJ, SK Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“APBD 2025 dari DAU sekitar Rp1,5 triliun lebih. Selebihnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jumlahnya kecil jika melihat PAD murni,” jelas Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com, Rabu (26/2/2025).
Dalam menghadapi situasi ini, Badan Anggaran DPRD Bondowoso bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terkait efisiensi anggaran.
Salah satu solusi yang tengah dibahas adalah menyisir anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menutup defisit dan memastikan program prioritas tetap berjalan.
“APBD 2025 yang didok akhir tahun 2024 lalu diasumsikan mengalami defisit sebesar Rp140 miliar, yang harapannya bisa ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024,” ucap legislator PKB ini.
Namun, perkiraan Silpa tahun 2024 juga tidak akan bisa menutupi seluruh asumsi defisit anggaran tahun 2025, yang potensial lebih besar 2 kali lipat.
“Silpa kita yang masih diaudit BPK sekitar Rp60 miliar. Jika ada pengembalian-pengembalian, mungkin nanti jadi sekitar Rp80 miliar. Artinya, untuk menutup defisit anggaran (Rp140 miliar) masih ada kekurangan Rp60 miliar,” urainya.
Meskipun menghadapi kendala anggaran, Ahmad Dhafir menegaskan bahwa efisiensi ini diharapkan tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer.
“Saya harap kita tidak melakukan PHK tenaga honorer. Yang kita lakukan adalah menyisir mana anggaran yang bisa diefisiensi tanpa mengorbankan tenaga kerja dan program prioritas bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah kini terus berupaya mencari solusi terbaik agar pembangunan di Bondowoso tetap berjalan meski mengalami keterbatasan anggaran.
Pembahasan efisiensi anggaran ini ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Supaya Badan Anggaran – Tim Anggaran (BA-TA) segera sepakat. Program pun bisa segera dilaksanakan oleh eksekutif.
“Saya meminta kepada tim anggaran Pemkab agar secepatnya. Mudah-mudahan selesai di pekan ini,” harap ketua DPRD Bondowoso 5 periode tersebut. (awi/ian)
