Mojokerto (beritajatim.com) – Untuk mendapatkan pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), syaratnya koperasi harus sehat dalam kelembagaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo pada, Rabu (19/2/2025).
Sarasehan Penguatan Kelembagaan Koperasi untuk Mensukseskan Swasembada Pangan Nasional Sektor Gula di Pondok Pesantren (Ponpes) Segoro Agung di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto tersebut digelar Koperasi Usaha Bersama (KUB) Rosan Kencana Jawa Timur bersama Ponpes Segoro Agung.
Ketua Umum KUB Rosan Kencana Jawa Timur, Pungkasiadi mengatakan, anggota KUB Rosan Kencana Jawa Timur saat ini sebanyak 46 koperasi dengan jumlah petani 70 ribu yang tersebar di 24 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Jawa Timur sendiri, lanjut mantan Bupati Mojokerto ini, merupakan penyumbang 40 persen produksi gula di Indonesia.
“Kita di sini sinau bareng. Harapannya bareng-bareng dilaksanakan, tempatnya di Trowulan, semangat Majapahit diambil. Kita siap melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan swasembada pangan sektor gula. Semoga di tahun 2027, kita bisa swasembada pangan dalam gula konsumsi tapi kami mengawasi saja tidak bertanggungjawab penuh dalam perkoperasian,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo menjelaskan, Program Pemerintah Asta Cita nomor 3 yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
“Khususnya untuk ketahanan pangan, Kementrian Koperasi melalui LPDB akan menguatkan sektor ketahanan pangan salah satunya di sektor gula melalui tebu. Itu yang akan kita terus kembangkan dan untuk mengembangkan sektor itu harus kita berkolaborasi dengan stockholder yang lain. Yaitu kepala dinas setempat, pabrik gula dan koperasi itu sendiri supaya tepat sasaran dan tepat guna,” katanya.
Sehingga Kementerian Koperasi melalui LPDB, lanjutnya melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan pembiayaan melalui koperasi tebu yang ada di Jawa Timur. Uang yang disalurkan diharapkan akan bisa kembali dan bisa disalurkan kepada penerima berikutnya. Supomo menjelaskan, jika syarat pembiayaan LPDB bisa langsung mengakses di webside resmi LPBD di www.lpdb.go.id.
“Kita juga akan membantu bagaimana untuk mengajukan proposal sehingga mereka yang di daerah tidak perlu datang ke Jakarta namun melalui e-proposal. Dengan syarat koperasi harus sehat secara kelembagaan, legalitas dan memiliki tata kelola keuangan harus baik. Tujuannya agar bisa mengembalikan uang tersebut sehingga kita melakukan sosialisasi di beberapa provinsi, kerjasama dengan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dan Provinsi,” ujarnya.
Dari sosialisasi tersebut diharapkan LPDB bisa maping berapa koperasi yang sehat untuk bisa mendapatkan biaya pembiayaan dari LPDB. Sehingga ia menilai sarasehan tersebut dinilai cukup luar biasa karena ada masukan untuk kementrian bagaimana koperasi kedepan dan LPDB sendiri mengetahui peta. Supomo menambahkan, jika lokasi sarasehan juga dinilai tepat karena sebelumnya LPDB melakukan di Malang.
“Sarasehan ini tepat tempatnya karena kami melakukan pilot project tidak jauh dari lokasi ini (Malang) jadi penularan, getok tularnya itu gampang dan ekosistem di Kabupaten Mojokerto dan Jawa Timur ini luar biasa sehingga ekosistem itu yang membuat kenapa pilot project LPDB ada di Jawa Timur. Di Malang kemarin, kita berikan Rp40 miliar sampai Rp60 miliar satu periode tanam, pembelian pupuk khusus dan tenang angkut,” jelasnya.
Saat ini, LPDB-KUMKM proses kerjasama dengan PT PG Rajawali I Unit PG Krebet Baru Malang. Turut hadir Pendiri Ponpes Segoro Agung, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum), Ketua Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU), Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto. Peserta sarasehan yakni perwakilan 46 koperasi di Jawa Timur, petani pisang dan pengrajin kulit binaan Ponpes Segoro Agung. [tin/but]
