Komisi D DPRD Jember Tolak Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Dikepras

Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Komisi D tidak ingin ada efisiensi di Dinas Pendidikan, karena pendidikan menentukan baik-tidaknya sebuah negara. Kalau anggaran pendidikan diefisiensi, kami tidak bisa menerima,” kata Ketua Komisi D Sunarsi Khoris, Rabu (19/2/2025).

Komisi D akan memperjuangkan porsi anggaran pendidikan tetap 20 persen dari APBD 2025. “Apalagi di Jember masih ada 400 lembaga pendidikan yang perlu perbaikan. Kemarin kan ada ruang kelas yang ambruk. Apa menunggu ambruk baru diperbaiki?” kata Sunarsi.

Komisi D menilai sektor pendidikan harus diperhatikan oleh Muhammad Fawait sebagai bupati Jember periode 2025-2030. Jika kemudian anggaran di sektor pendidikan benar-benar harus diefisiensikan, Sunarsi mendesak agar tidak dilakukan terhadap pos anggaran pembangunan infrastruktur.

“Hal-hal yang tidak urgen tidak apa-apa dikurangi anggarannya. Tapi pembangunan sarana dan prasarana paling urgen. Kalau (kondisi bangunan sekolah rusak) dibiarkan terus, maka akan berdampak terhadap proses belajar-mengajar. Bahkan saat ini sudah ada yang belajar di luar sekolah,” kata Sunarsi.

Pembangunan infrastruktur sekolah akan dilakukan bertahap. “Tapi kembali lagi, masih harus menunggu bupati,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sunarsi juga menampik jika pisau efisiensi mengepras anggaran kesehatan. “Kalau sangat urgen jangan dipangkas, karena sangat penting. Pelayanan justru perlu kita tingkatkan, apalagi kesehatan. Anggaran kesehatan sangat kurang, mau dikurangi apanya lagi? Kemarin saja untuk pelayanan kesehatan hanya Rp 13 miliar, satu bulan habis. Sementara warga tidak mampu harus dilayani,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono belum berani memastikan anggaran sektor pendidikan tahun ini, terutama pembangunan infrastruktur, karena harus diselaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran.

“Baru ketahuan setelah mendapatkan angka pasti efisiensi itu, termasuk di dalamnya kan ada infrastruktur juga. Meskipun ada napas bahwa infrastruktur sekolah akan mendapatkan perhatian. Kita tunggu saja dulu kepastiannya. Semua kan bergeser,” kata Hadi.

Namun Hadi berharap anggaran infrastruktur sekolah tidak dikurangi. “Banyak sekolah yang perlu perhatian,” katanya.

Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nmor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dalam Rangka Efisiensi Belanja, Kabupaten Jember memperoleh Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.828.697.441.000.

Dari anggaran sebesar itu, Rp 118.697.849.000 ditentukan pengunaannya untuk dukungan bidang pendidikan, Rp 87.695.129.000 untuk dukungan bidang kesehatan, Rp 46.462.752.000 untuk dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah, dan Rp 4,4 miliar untuk dukungan pembangunan sarana-prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dengan demikian, Dana Alokasi Umum Kabupaten Jember yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 1.571.441.711.000.

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah bertemu bupati terpilih Muhammad Fawait.

“Pasca pelantikan ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani bupati terpilih, misalkan dokumen pengguna anggaran (PA) masing-masing OPD. Itu sudah diantisipasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ketika berganti kepemimpinan agar roda pemerintahan tidak macet,” kata Halim.

Masalah efisiensi anggaran sudah dibahas secara informal. “Keinginan bupati terpilih bahwa pelayanan publik mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tidak boleh dipangkas. Perkara nanti ada realokasi akan dicarikan pos-pos pengganti. Itu sudah dirumuskan TAPD, langkah-langkah apa yang harus dilakukan bupati terpilih,” kata Halim.

Pemerintah Kabupaten Jember juga harus mengantisipasi perubahan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). “Beberapa OPD digabung untuk disamakan dengan kementerian yang ada,” kata Halim. [wir]