Malang (beritajatim.com) – Efisiensi anggaran belanja negara menimbulkan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk pendidikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang periode 2024-2029, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pendidikan merupakan keputusan dari kementerian pusat, namun pemerintah daerah telah menyiapkan strategi.
“Kalau yang kita bicarakan soal daerah, saya dengan TAPD itu belum bicara detail soal itu secara jauh, karena masih menunggu SE dari kementerian. Kalau untuk ranah pendidikan yang di pusat itu kebijakan pusat, kita bicara yang lokal saja,” ujarnya.
Amithya memastikan bahwa efisiensi anggaran pendidikan di daerah dapat diatasi. Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya efisiensi, tetapi juga pelayanan terhadap masyarakat.
“Itu bisa di handle. Saya menggarisbawahi pada pemerintah daerah, walau terjadi efisiensi, saya kira kita bisa atur, efisiensi sebelah mana. Pada poin seperti apa itu sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, paling tidak yang harus kita pastikan adalah pelayanan terhadap masyarakat. Bank soal pendidikan maupun kesehatan tidak berkurang,” jelasnya kepada beritajatim.com, Jumat (14/2/2025).
Menurut Amithya, efisiensi tidak berarti mengurangi pelayanan, melainkan mengalihkan dana dari kegiatan non-esensial ke program inti yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa walaupun terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan tidak boleh berkurang. Kebijakan pusat yang masih menunggu petunjuk teknis harus kita hadapi dengan pendekatan lokal yang cerdas.”
Amithya menekankan bahwa sektor pendidikan sebagai pilar pembangunan memiliki peranan besar bagi masa depan.
“Peran pendidikan sangat berpengaruh ke depan, sehingga ketika kita berbicara tentang efisiensi, kita harus memastikan bahwa substansi kebijakan pendidikan tidak terganggu. Misalnya, pengurangan pada rapat-rapat atau kegiatan seremonial yang sifatnya komplementer tidak boleh mengurangi kualitas program inti,” jelas politisi dari PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran harus difokuskan pada pengurangan pembiayaan yang tidak perlu, sementara peningkatan kapasitas dan pelayanan harus terus dikembangkan.
“Kita perlu merapikan aset-aset yang ada agar dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Hal ini penting agar sumber pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi dari pusat atau provinsi. Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal meskipun ada penyesuaian anggaran,” katanya.
Terkait dukungan terhadap pendidikan, Amithya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan skema beasiswa yang matang.
“Ini merupakan bentuk mitigasi lokal agar tidak terjadi penurunan dukungan pendidikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perhitungan ulang alokasi dana pelimpahan, seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan.
“Kita sudah menghitung dengan cermat berapa pelimpahan dari pusat dan provinsi, terutama mengingat Kota Malang sudah menerapkan sistem BPJS universal dengan premi kelas 3. Penghitungan yang teliti ini harus menjadi landasan untuk memastikan bahwa anggaran yang berasal dari pendapatan asli daerah dipergunakan seefisien mungkin,” pungkasnya.
Amithya menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara objektif dengan melihat sisi positif dari kebijakan baru.
“Mari kita ambil sisi positif dari efisiensi ini. Kebijakan baru memang belum sepenuhnya turun juknis-nya, tapi ini adalah langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang tetap melayani masyarakat secara maksimal tanpa pemborosan,” tambahnya.
Menurutnya, strategi efisiensi yang lebih sederhana di tingkat daerah dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola dana publik secara cerdas.
“Kita harus dapat mengatur efisiensi di level lokal dengan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Hal-hal yang sifatnya komplementer bisa dipotong atau diganti, namun program inti yang telah ada di masyarakat tidak boleh dikurangi,” ujarnya.
Dengan strategi efisiensi yang terencana, Kota Malang berkomitmen untuk terus melayani masyarakat secara optimal.
“Anggaran kita berasal dari pendapatan asli masyarakat Malang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang kita buat harus benar-benar diperuntukkan bagi kemajuan kota ini. Saya harap kita semua bisa melihat efisiensi ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengurangi akses fundamental yang sudah ada,” tutupnya. [dan/beq]
