Ancam Demo Besar, BEM Nusantara Jatim Desak Ganti 3 Menteri Prabowo

Malang (beritajatim.com) – Pengukuhan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jawa Timur (BEMNus Jatim) di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya, berlangsung panas.

Konsolidasi akbar mahasiswa ini diwarnai aksi simbolik dengan membawa tujuh tuntutan keras kepada pemerintah dan DPR.

Koordinator Daerah BEMNus Jatim, Helvin Rosianda, menegaskan bahwa mahasiswa menuntut pemerintah agar lebih jernih dalam merumuskan undang-undang. Ia menuntut segera mengevaluasi kinerja para menteri di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami ingin pemerintah lebih berpihak kepada rakyat. Jangan sampai undang-undang yang dibuat justru merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir elite. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap turun ke jalan dengan aksi lebih besar,” tegas Helvin, Selasa (4/2/2025) saat pengukuhan.

Mahasiswa juga mengkritik beberapa menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. “Dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, kami melihat banyak menteri yang hanya omong kosong tanpa tindakan nyata. Natalius Pigai, Budi Arie, dan Sri Mulyani masuk dalam catatan kritis kami,” tambahnya.

BEMNus Jatim juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis, yang menurut mereka telah disalahgunakan oleh oknum tertentu.

“Program ini seharusnya membantu rakyat kecil, tapi malah dijadikan ajang memperkaya diri. Banyak laporan mengenai kualitas makanan yang buruk dan tidak layak konsumsi,” ujar salah satu mahasiswa yang turut dalam aksi.

Selain itu, mereka menuntut pembatalan proyek PSN Surabaya Waterfront Land, yang menurut mereka tidak membawa manfaat bagi masyarakat.

“Proyek ini hanya menguntungkan investor besar dan merugikan warga sekitar. Banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan lingkungan,” jelas seorang peserta aksi.

7 Tuntutan BEM Nusantara Jawa Timur:
1. Tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas di DPR. Mahasiswa menilai aturan ini melemahkan sistem peradilan pidana yang sudah ada dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

2. RUU KUHAP berpotensi mengaburkan fungsi kejaksaan serta tumpang tindih dengan institusi lain seperti Polri, TNI, dan BIN.

3. Evaluasi besar-besaran terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama menteri yang dinilai hanya “omong kosong”. Nama seperti Natalius Pigai, Budi Arie, dan Sri Mulyani masuk dalam catatan kritis BEMNus.

4. Dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis, yang disebut hanya menjadi ladang bisnis oknum tertentu tanpa benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.

5. Menolak proyek PSN Surabaya Waterfront Land yang dinilai tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, bahkan justru merugikan warga setempat.

6. Evaluasi kondisi wilayah pesisir Jawa Timur, termasuk Suramadu, yang mengalami banyak problematika seperti reklamasi dan infrastruktur jembatan yang semakin tidak layak.

7. Regulasi harga LPG 3 kg di tingkat pengecer, karena harga yang terus naik semakin mencekik rakyat kecil.

Helvin juga mengancam bahwa jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan mereka, maka aksi besar-besaran akan digelar di berbagai kota di Jawa Timur. “Kami sudah bersiap. Jika pemerintah tetap diam, kami akan turun ke jalan dan memastikan suara mahasiswa serta rakyat tidak diabaikan” pungkasnya. (dan/ted)