Probolinggo (beritajatim.com) – Kenaikan harga gas LPG 3 kg mulai tanggal 15 Januari 2025 lalu berdampak pada pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kota Probolinggo. Wulandari, seorang pedagang bakso, mengeluhkan penurunan omzet setelah kenaikan harga elpiji melon tersebut.
“Iya, per tanggal 15 kemarin ikut semua naik Rp2.000. Tapi imbasnya kan banyak. Dari Rp18 ribu ke Rp20 ribu kan belum ada yang beli. Iya, dari 3 hari kemarin belum ada yang beli,” ujarnya.
Wulandari berharap ada bantuan dari pemerintah karena bantuan yang diterimanya akhir tahun lalu sudah habis. Wulandari, yang tinggal di Jalan Kapten Pattimura, Mangunharjo, Kota Probolinggo, mengaku pendapatannya turun drastis.
“Biasanya kalau ramai 200-300 ribu, sekarang enggak dapat 50 ribu enggak bawa pulang. Kadang gitu dua hari saya gak bawa pulang uang,” jelasnya.
Menanggapi keluhan PKL, Kepala Dinas Koperasi Usaha Perindustrian dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo, Fitriawati, menjelaskan bahwa kenaikan harga LPG 3 kg merupakan kebijakan provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
“Jadi kami dari pemerintah daerah tidak bisa intervensi. Jadi kami bisanya kami sosialisasikan ke seluruh, khususnya tidak hanya masyarakat umum, juga ke pelaku usaha dan UMKM di Kota Probolinggo,” terangnya.
Fitriawati menambahkan, Harga Eceran Tertinggi (HET) naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 di tingkat agen. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat disarankan membeli langsung di agen dengan membawa KTP untuk menunjukkan domisili.
“Nah, untuk di toko-toko eceran ini hanya dibatasi 10%, makanya disarankan masyarakat bisa langsung membeli ke agen dengan membawa KTP,” jelasnya.
Terkait alokasi dan kuota LPG, Fitriawati menyebut bahwa bagian perekonomian yang berwenang. Untuk kuota LPG tahun 2024 sebanyak 11.024 ribu. Sementara kuota tahun 2025 belum turun. Pihaknya berjanji akan melakukan pemantauan langsung ke distributor dan agen terkait penyaluran LPG 3 kg. [ada/aje]
