Jakarta (beritajatim.com)- Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2025 menuai sorotan. Ahmad Rifki Muhyiddin, atau lebih dikenal sebagai Gus Rifki, Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
Pajak Bukan Solusi Jangka Panjang
Menurut Gus Rifki, kebijakan kenaikan pajak sering kali dianggap sebagai langkah mudah untuk menutup defisit anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa pendekatan ini bukan solusi terbaik.
“Ketika negara mengalami kesulitan keuangan, menaikkan pajak hanya akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Ada banyak potensi lain yang bisa dimaksimalkan,” ujar Gus Rifki, melansir portal resmi Nahdlatul Ulama.
Ia menyarankan pemerintah untuk mengeksplorasi berbagai sumber pendapatan alternatif. Optimalisasi ekspor hasil bumi, produk pertanian, perkebunan, dan tambang yang telah diolah dinilai lebih efektif dibandingkan terus-menerus meningkatkan beban pajak masyarakat.
Fokus pada Hilirisasi dan Penguatan Ekonomi
Lebih jauh, Gus Rifki menekankan pentingnya hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Menurutnya, langkah ini akan menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.
“Fokuslah pada pembangunan infrastruktur dan hilirisasi, bukan sekadar menggenjot pajak. Pemerintah perlu memastikan masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang memberatkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan dampak signifikan dari kenaikan PPN. Meski secara nominal hanya naik 1%, penyesuaian tersebut dapat memengaruhi dasar pengenaan pajak hingga 9%, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
Belajar dari Model Pembangunan Negara Lain
Gus Rifki mengajak pemerintah untuk belajar dari model pembangunan negara seperti China. Ia menyoroti bagaimana pemerintah di negara tersebut memberikan subsidi tepat sasaran, membangun infrastruktur strategis, dan mendukung pengusaha lokal demi mendorong ekspor.
“Pembangunan harus berpikir jangka panjang. China memberikan subsidi tenaga kerja dan memperbesar ekspor, hasilnya sangat terlihat saat ini. Pemerintah Indonesia harus berani mengambil langkah serupa,” tambahnya.
Pemberantasan Korupsi sebagai Kunci
Selain menggali potensi sumber daya alam, pemberantasan korupsi juga menjadi fokus Gus Rifki. Ia mendorong pemerintah untuk tegas terhadap pelaku korupsi besar dan memanfaatkan aset sitaan untuk kepentingan negara.
“Korupsi adalah penghambat terbesar dalam pembangunan. Tegaslah terhadap para koruptor dan benahi birokrasi, agar anggaran dapat digunakan secara optimal,” tutupnya.
Dengan kebijakan kenaikan PPN yang sudah di depan mata, pemerintah diharapkan mengambil langkah strategis yang tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga pada penguatan sektor produktif dan pemberantasan korupsi.
Pendekatan ini diyakini akan menciptakan keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. [aje]
