Jember (beritajatim.com) – Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat mengoreksi data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang digunakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandangan umum terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Achmad Dhafir Syah, juru bicara Fraksi PKS, menyoroti proyeksi peningkatan belanja daerah dari Rp 4,264 triliun pada 2024 menjadi Rp 4,648 triliun. Ia membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jember 4,53 persen.
Inilah yang kemudian dikoreksi oleh Imam, dalam sidang paripurna pembahasan APBD 2025, di gedung DPRD Jember, Selasa (19/11/2024) malam. “Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dari 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada 2023 adalah 4,93 persen, bukan 4,53 persen, Angka 4,53 persen adalah pertumbuhan pada 2022.
“Tentunya penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memperhatikan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 2025 melalui program, kegiatan dan sub-kegiatan perangkat daerah yang terkait,” kata Imam.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra Ahmad Hoirozi menegaskan, Rencana APBD 2025 harus mencerminkan arah pembangunan nasional dan komitmen besar Presiden Prabowo Subianto.
“Fraksi Gerindra yakin, melalui penyusunan APBD 2025 yang prorakyat, dengan didukung penuh oleh seluruh komponen rakyat dan kita semua, maka Kabupaten Jember tidak akan tertinggal lagi oleh kabupaten tetangga seperti yang terjadi sekian tahun terakhir ini,” kata Hoirozi.
Hoirozi melihat ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan dalam pembangunan di Jember. “Pemerintah Kabupaten Jember sering menerima berbagai penghargaan spektakuler, namun angka kemiskinan masih tertinggi di Jawa Timur,” katanya.
“Jember dikenal sebagai wilayah pertanian yang cukup besar, namun pemerintah daerah belum berpihak kepada para petani. Bertahun-tahun, petani tetap saja kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi,” kata Hoirozi.
Jalan-jalan yang diperbaiki, menurut tapi tidak mampu mengurai kemacetan. “Jalan dibangun, namun bandara diterlantarkan. Jember memiliki banyak potensi pariwisata, tetapi tidak pernah diperhatikan pengelolaannya. Pasar yang seharusnya menjadi pusat perekonomian, justru dibiarkan dengan memberlakukan retribusi yang memberatkan pedagang,” kata Hoirozi. [wir]
