Surabaya (beritajatim.com) – Ekspektasi atau harapan mewujudkan kedaulatan pangan itu bukan perkara mudah. Tak hanya komoditas beras yang membuat Indonesia terpaksa mengimpor dari negara lain, seperti Thailand, Vietnam, dan negara lainnya. Komoditas daging sapi juga menghadapi fenomena serupa.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor daging sapi Indonesia senilai USD785,1 5 juta dengan volume 211,43 ribu ton pada 2021. Di 2022, nilai dan volume impor daging sapi justru meningkat. Besarannya mencapai 255 ribu ton. Impor daging itu senilai USD861,58 juta dolar atau sekitar Rp13,5 triliun. Angka ini juga naik dibanding 2021.
Untuk 2023 lalu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diolah Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2023 Indonesia mengimpor daging sejenis lembu (sapi, kerbau, dan sejenisnya) sebanyak 238,43 ribu ton, dengan nilai USD834,27 juta.
Bahkan, pada 2025 sampai 2027 mendatang, impor daging sapi dan sejenisnya terpaksa harus dilakukan pemerintah. Tujuannya, memenuhi kebutuhan pasar domestik dan mengendalikan harga daging sapi tetap stabil.
Harga daging sapi harus bisa mayoritas rakyat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan protein hewani rakyat. Pada 2023, rata-rata masyarakat Indonesia hanya mendapat asupan kalori dari konsumsi daging sapi sekitar 59 kilokalori (Kkal) per kapita per hari.
Pasokan daging sapi di Indonesia tahun 2023-2027 diperkirakan tetap defisit. Tahun 2024 dengan estimasi produksi daging sapi potong mencapai 416,7 ribu ton ditambah daging kerbau sekitar 16,2 ribu ton sehingga total penyediaan 432,9 ribu ton, sementara konsumsi nasional diestimasi mencapai 724,2 ribu ton. Maka masih terjadi defisit daging sebesar 291,3 ribu ton.
Selanjutnya pada 2025, diperkirakan defisit 294,5 ribu ton, 2026 defisit sebesar 288,3 ribu ton, dan 2027 diestimasikan defisit 279,1 ribu ton. Artinya, hingga dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, defisit daging sapi menjadi realitas politik-pangan yang tak terelakkan.
Yang penting juga dipahami adalah sebagian besar sapi di Indonesia itu ‘berpelat hitam’, bukan sapi ‘pelat merah’. Maksud sapi ‘pelat hitam’ adalah sapi di bawah penguasaan dan kepemilikan warga. Sapi itu milik rakyat kebanyakan, sehingga apakah dijual dan disembelih tergantung si pemilik sapi itu sendiri. Pemerintah sekadar punya data hitung-hitungan secara statistik.
Potret Sapi di Jatim
Bagaimana dengan Provinsi Jawa Timur (Jatim)? Jumlah populasi sapi di Jatim terbanyak secara nasional. Data 2023 menunjukkan total populasi sapi di provinsi berpenduduk 40 juta jiwa ini sebanyak 5,07 juta ekor.
Jumlah tersebut meningkat hampir 80 ribu ekor dibanding data 2022 dengan 4.922.620 ekor sapi. Sedang di 2021, total populasi sapi di Jatim mencapai 4.928.987 ekor.
Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, tingkat sebaran populasi sapi hampir merata di setiap kawasan, terutama di subkultur Mataraman, Pantura, Tapal Kuda, dan Madura Kepulauan. Hanya di kawasan subkultur Arek, peternak sapi jumlahnya kecil sehingga tingkat populasinya juga kecil. Maklum, sebagian besar wilayah subkultur Arek adalah kawasan perkotaan.
Setidaknya ada 10 kabupaten di Jatim yang memiliki tingkat populasi sapi pedaging yang besar. Di antaranya, Kabupaten Kediri dengan 234.431 ekor, Malang (Kabupaten) dengan 246.438 ekor, Jember dengan 273.943 ekor, Lumajang dengan 222.982 ekor, Bondowoso dengan 232.659 ekor, Probolinggo (Kabupaten) dengan 312.361 ekor, Bojonegoro dengan 274.253 ekor, Tuban dengan 345.571 ekor, Sampang dengan 246.735 ekor, dan Sumenep dengan 381.104 ekor.
Pengembangan dan pertumbuhan populasi sapi di Jatim tak mungkin dilepaskan dari luasnya lahan pertanian di provinsi ini. Di mana antara kultur pertanian dan budidaya ternak sapi ada relasi sangat dekat, dari hulu sampai hilir. Hasil pertanian, terutama daun-daunan bisa dimanfaatkan sebagai menu utama pakan sapi.
Selain itu, besaran populasi sapi di Jatim tak mungkin terlepas dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia dengan kapasitas baik. Di Jatim sudah terdapat satu unit bank sperma di UPT inseminasi buatan, 134 unit pusat kesehatan hewan dengan 1 rumah sakit hewan.
Kemudian, ada 7 unit UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, 175 pasar hewan, 3 unit laboratorium kesehatan hewan dan 10 titik checkpoint.
Di samping itu, sektor peternakan di Jatim diperkuat oleh 950 orang dokter hewan, 636 para medik veteriner kesehatan hewan, 1.508 petugas pelayanan reproduksi, 24 pengawas mutu pakan, 82 pengawas mutu bibit, 73 pengawas obat hewan, 154 dokter hewan penanggung jawab obat hewan, dan 124 pengawas kesehatan masyarakat veteriner.
“Itu semua menunjukkan wujud komitmen Jatim untuk mendukung Indonesia bisa swasembada daging,” kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim periode 2019-2024. [air/bersambung]
