Malang (beritajatim.com) – Dalam rangka menyambut Pilkada Jawa Timur 2024, Bawaslu Jawa Timur bersama UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang (UM) dan Oase Institute menyelenggarakan Sarasehan Nasional Pancasila dengan tema “Menyongsong Pilkada Jawa Timur yang Demokratis, Berintegrasi, dan Anti-Politik Uang” pada Selasa (5/11/2024) di Hotel Grand Mercure Malang.
Acara ini menyoroti pentingnya integritas dalam proses demokrasi dan menyerukan penolakan terhadap praktik politik uang yang berpotensi merusak demokrasi. Sarasehan ini mengundang tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.
Namun, hanya dua kandidat yang hadir: Lukman Khakim, calon wakil gubernur nomor urut 1, dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Han, calon gubernur nomor urut 3. Pasangan calon nomor 2 tidak hadir dalam acara tersebut.
Ketua UPT Laboratorium Pancasila UM, Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa acara ini berbeda dari diskusi politik lainnya yang biasa hanya membahas visi dan misi. Melalui Sarasehan ini, kandidat diminta menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas politik uang yang dapat merusak pondasi demokrasi.
“Membangun negara atau daerah yang baik harus berlandaskan pada demokrasi yang sehat, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Sayangnya, hal ini terancam ketika suara masyarakat diperjualbelikan demi kepentingan sesaat,” ujar Dr. Akhirul.
Ia menambahkan bahwa praktik politik uang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal etika moral yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Jika suara masyarakat dapat dibeli, kedaulatan rakyat justru jatuh ke tangan oligarki atau pemegang uang dan kekuasaan.
Menurut Akhirul, komitmen untuk menciptakan budaya demokrasi yang bersih, sinergis, dan beretika sangat penting. “Kita harus menghindari politik uang untuk mewujudkan demokrasi yang sejati,” lanjutnya.
Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menegaskan bahwa pemberantasan politik uang bukan hanya tugas penegak hukum, melainkan memerlukan komitmen seluruh elemen masyarakat dan para kandidat. Menurutnya, money politics adalah tantangan besar yang hanya bisa diberantas melalui komitmen bersama.
“Kami berharap melalui forum ini, masyarakat serta calon kepala daerah memiliki kesadaran tinggi untuk menolak politik uang dan menjunjung tinggi demokrasi yang sejati,” ujar Warits.
Warits menjelaskan bahwa politik uang mengubah masyarakat dari subjek menjadi objek transaksional. Padahal masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Ia berharap bahwa Sarasehan Nasional ini dapat meningkatkan kesadaran para kandidat untuk menjalankan Pilkada dengan integritas dan menolak politik uang demi melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Rektor Universitas Negeri Malang (UM), Prof. Hariyono, menekankan pentingnya komitmen moral dalam pelaksanaan Pilkada. Ia menyampaikan bahwa meski pemilu adalah hasil adopsi dari nilai-nilai global, penerapannya di Indonesia harus diselaraskan dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.
“Kami berharap para calon pemimpin mampu menjalankan amanah dengan baik, bukan sekadar memberikan retorika semata. Mereka harus mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik,” ujar Prof. Hariyono.
Ia mengingatkan bahwa negara yang kuat dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, yaitu adil, makmur, dan berdaulat. Namun, hal ini sulit terwujud tanpa adanya komitmen moral dari para calon pemimpin untuk menghindari praktik politik uang.
Prof. Hariyono juga menyoroti bahwa jual beli suara hanya akan membuat calon pemimpin tersandera oleh kekuatan oligarki yang memiliki uang dan kekuasaan. Berbeda jika masyarakat memiliki kesadaran tinggi dan intelektualitas yang baik; calon pemimpin yang tidak amanah akan kesulitan terpilih.
“Demokrasi Pancasila akan tegak berdiri, pemerintahan berdaulat, dan rakyat sejahtera jika politik uang bisa dihentikan,” tegasnya.
Para penyelenggara Sarasehan Nasional ini berharap Pilkada Jawa Timur 2024 dapat menjadi contoh pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, dan beretika. Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menyampaikan bahwa Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi proses pemilu.
“Keterlibatan seluruh elemen masyarakat serta kesadaran para calon beserta timnya sangat diperlukan. Dengan demikian, suara masyarakat dalam pemilu akan benar-benar menjadi penentu masa depan pemerintahan,” tegasnya.
Selain itu, Bawaslu juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk akademisi, dosen, dan mahasiswa, untuk turut serta mengawasi proses Pilkada Serentak 2024. Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang, serta komitmen para kandidat untuk menjalankan nilai Pancasila, diyakini akan membawa Pilkada Jawa Timur 2024 menuju hasil yang demokratis, adil, dan bermartabat.
Melalui acara ini, diharapkan seluruh calon kepala daerah di Jawa Timur tidak hanya sekadar berkomitmen secara lisan, tetapi juga membuktikannya dalam tindakan nyata. Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi diharapkan dapat memberikan pengawasan yang efektif demi terciptanya demokrasi yang sehat dan integritas Pilkada yang terjaga. (dan/kun)
