Malang (beritajatim.com) – Analis Politik Jawa Timur, Abd Aziz menyebut, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomer urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, sangat menyakinkan dan mencuri perhatian publik dalam debat perdana bertema “Transformasi Sosial dan Peningkatan Sumber Daya Lokal untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur,” Jumat (18/10/2024) di Graha Universitas Negeri Surabaya beberapa hari lalu.
“Setidaknya, saya mencatat beberapa hal yang menunjukkan daya pikat dan kharisma seorang Khofifah ini mulai memudar. Jika menyimak penyampaian visi, misi, dan aksi program tiap pasangan calon, yang memiliki komitmen pada pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Paslon nomer 3, yakni Risma-Gus Hans,” tegas Aziz, Senin (21/10/2024).
Menurut Aziz, Paslon nomer 3 dengan mengusung cita-cita penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi anggaran, dan sikap anti korupsi dalam rangka menjaga integritas.
“Hal itu cukup mencuri perhatian publik karena berkorelasi positif dengan keriuhan komisi anti rasuah dalam menyapu bersih Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.
Pada sesi tanya jawab calon Gubernur, lanjut Aziz, ada sikap yang menarik dari Khofifah saat bertanya soal program kesehatan terhadap Risma. Dimana nada suara Khofifah cukup rendah, tampak permisi (excuse me) atau mohon izin (permisif) hingga diucapkan 3 kali. Misalnya, saat merespon jawaban Risma tentang kondisi masyarakat Madura yang masih kekurangan air, dan warga Sumenep harus berobat ke Surabaya, Khofifah beberapa kali mengawali dengan kata mohon izin Ibu Risma.
“Secara leksikologi, kata “permisi” dan permintaan “izin” yang disampaikan Khofifah pada Risma, menunjukkan bahwa ia harus hati-hati bertanya dan merespon karena orang yang ada di hadapannya bukanlah sembarang penantang. Jika Khofifah percaya diri (confident) dengan apa yang sudah diperbuat untuk masyarakat Jatim selama 5 tahun, tentu kata “permisi” dan permintaan “izin” itu tak perlu terlontar,” ucapnya.
Jika diamati, sambung Aziz, Khofifah sadar, seorang Risma bukanlah tokoh yang ahli mengolah kata, melainkan tipologi pekerja. Turun ke bawah, menemui dan berbincang langsung dengan masyarakat menjadi kebiasaan Risma. Gaya ceplas ceplos Risma dalam berbicara dengan data dan fakta, berpotensi menggerus aura positif Khofifah yang terpancar selama ini.
“Sikap permisif Khofifah kali ini memantik pertanyaan publik. Mungkinkah sang petahana mampu mengulang kembali keberhasilan pada Pilgub 2018, yang menyisihkan Gus Ipul dari gelanggang politik. Kita tunggu 5 pekan ke depan di mana para kontestan berebut hati pemilih agar pada 27 November mendatang, hadir ke bilik suara, menggunakan hak pilihnya. Salah satu yang membuat Gus Ipul itu terjerembab, jatuh dalam kontestasi satu lawan satu (head to head) adalah adanya fatwa wajib (fardhu ain) memilih Khofifah saat itu,” tutur Aziz yang juga CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW itu.
Masih kata Aziz, fatwa memihak salah satu kontestan itu menyebabkan Khofifah diserang keras karena dianggap menggunakan politik identitas. Para kontestan Pilgub Jatim kali ini, ketiganya santri dan sama-sama pernah bergiat dalam ormas kegamaan terbesar, Nahdlatul Ulama’ (NU).
“Apalagi, sosok Gus Hans yang notabene Pengasuh Pondok Pesantren Queen Al-Azhar, Peterongan, Jombang dengan kualifikasi teologi keagamaan yang tak diragukan,” bebernya.
Aziz melihat, evaluasi untuk Khofifah juga dilakukan rivalnya Cagub nomer urut 1, Luluk. Mantan anggota DPR pada periode 2019-2024, tampak fasih mengevaluasi Khofifah selama memimpin Jawa Timur. Ia berpandangan, banyak program jalan di tempat dan tidak strategis. Misalnya, jembatan Suramadu belum menjadi sambungan Surabaya-Madura yang berimplikasi pada perekonomian masyarakat di pulau Madura. Luluk-Lukman bahkan memberikan garis bawah tebal (bold), menyetujui gagasan Risma. Terutama soal karakter pemimpin yang me-niscaya-kan berintegritas. Antara janji dengan kenyataan harus paralel.
“Bagi Risma, janji calon sorang pemimpin itu harus ditepati saat terpilih. Termasuk, pemimpin harus resik, bersih. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik akan tercipta. Pernyataan terakhir ini menjadi pukulan telak karena mata publik sedang tertuju pada pemerintahan Jawa Timur yang sedang mengikuti ujian integritas yang digelar KPK,” ucapnya.
Lebih jauh, tambah Aziz, pasangan Risma-Gus Hans menyebut bahwa, pendusta itu bukan hanya yang menyobek merah-putih. Melainkan, tuna integritas. Antara yang diucapkan dengan kenyataan tak berbanding lurus. Tidak amanah, dan tidak memberikan perhatian pada mereka yang terpinggirkan, ter-marginal-kan, dan terlupakan.
“Risma memiliki perhatian serius pada Tembakau dan garam yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Madura. Menurut Risma, harga tembakau yang kerap tak memihak pada petani, menjadi agenda Risma-Gus Hans agar kesejahteraan warga Madura meningkat signifikan,” pungkas Aziz yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) itu. (yog/kun)
