Madiun (beritajatim.com) – Debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada 2024 Kota Madiun telah berlangsung. Setiap pasangan calon (paslon) saling melontarkan pertanyaan dan memberikan jawaban, termasuk dari paslon Maidi dan F Bagus Panuntun, yang mewakili Madiun.
“Terima kasih kepada KPU, Alhamdulillah kami bisa mengikuti seluruh tahapan Pilkada ini,” ujar Maidi pada Rabu (16/10/2024)
Dalam debat tersebut, Maidi mengakui bahwa beberapa program dan capaian selama masa kepemimpinannya sebagai wali kota periode 2019-2024 menjadi sorotan. Selain itu, paslon lawan juga mengangkat isu terkait pengentasan kemiskinan dan tingkat pengangguran yang masih menjadi tantangan.
Maidi berharap masyarakat Kota Madiun memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk melanjutkan program-program tersebut selama lima tahun ke depan.
“Jika ada program yang belum sempurna dan dikritik oleh paslon lain, paslon nomor 2 siap untuk melanjutkan dan menyempurnakannya,” tegas Maidi.
Ia menjelaskan bahwa membangun Kota Madiun secara menyeluruh memerlukan waktu, terlebih di tengah masa kepemimpinannya harus dihadapkan pada pandemi Covid-19. Banyak program yang terpaksa ditunda akibat refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi.
“Paslon nomor 2 akan melanjutkan dan menyempurnakan program dari periode pertama. Program pembangunan infrastruktur jalan akan kami evaluasi, bahkan jika diperlukan, akan kami tambah demi kesejahteraan masyarakat ke depan,” ujarnya.
Maidi juga mengimbau masyarakat agar cermat dalam memilih pemimpin untuk Kota Madiun lima tahun mendatang. Menurutnya, pemilihan harus didasarkan pada kinerja, pengalaman, dan hasil nyata yang telah terbukti, bukan sekadar memilih pemimpin yang baru akan mencari pengalaman.
“Paslon nomor 2 bekerja berdasarkan pengalaman, bukan untuk mencari pengalaman. Kami sudah teruji selama satu periode,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, F Bagus Panuntun menanggapi pertanyaan seputar tertundanya program Peceland, yang juga disorot dalam debat. Menurutnya, program tersebut tidak gagal, namun terpaksa ditunda karena anggaran dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Peceland merupakan proyek besar. Proyek ini tertunda bukan karena tidak berhasil, melainkan karena refocusing anggaran akibat pandemi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan untuk menunda program Peceland merupakan kesepakatan bersama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan DPRD Kota Madiun.
“DPRD mengetahui dan menyetujui bahwa anggaran untuk Peceland ditarik, sehingga pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan pada saat itu,” tutupnya. [fiq/ian]
