Surabaya (beritajatim.com) – Tiga elemen organisasi masyarakat Jatim, yang terdiri Projo, LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim dan DPD GRIB Jaya Jatim mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (6/9/2024) hari ini.
“Surat terbuka dari kami tiga elemen yang tergabung dalam Jawa Timur Menjerit ini, juga kami tembuskan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kemenko Polhukam RI dan Kapolri,” kata Heru Satriyo, Ketua LSM MAKI Jatim ini saat konferensi pers di Hotel Elmi Surabaya, Kamis (5/9/2024) malam.
Heru menjelaskan, surat terbuka dilayangkan ke Jokowi ini terkait adanya ribuan surat panggilan untuk permintaan keterangan atau klarifikasi yang dilayangkan dari kepolisian di Jatim. Surat panggilan itu ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, Pemkab, Pemkot serta para pengusaha terkait pengadaan barang dan jasa.
“Selain itu, ada oknum aparat penegak hukum yang masih melakukan pemanggilan terhadap bakal calon kepala daerah. Padahal, sudah ada Surat Telegram Kapolri nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang Penundaan Proses Hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Kita tahu bersama, kemarin kita baca di media ada panggilan kepada calon bupati di Lumajang,” jelasnya.
Heru menilai telah terjadi inkonsistensi yang dilakukan aparat penegak hukum itu sendiri terhadap aturan yang dikeluarkannya.
“Sama halnya juga tiba-tiba ada surat penetapan tersangka terhadap calon bupati Situbondo oleh KPK. Masyarakat jelas marah, tiba-tiba calon pemimpinnya ditersangkakan seperti itu dan dipanggil-panggil untuk diperiksa. Kami sepakat mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Jatim, tapi jangan ada oknum aparat yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi serta bekerja tidak profesional,” tukasnya.
Panglima Cobra 08 alias H. Abdul Gani Ngabalin menambahkan, pihaknya mencintai institusi Polri dan instansi penegak hukum lainnya. Dan, meminta agar tidak dikotori atau dirusak oleh ulah sejumlah oknum aparatnya.
“Ada ultimatum 7×24 jam terkait surat terbuka ini. Jika tidak digubris oleh pemerintah, kami tidak mengancam, kami hanya ingatkan bahwa ratusan ribu masyarakat Jatim akan saya ajak untuk turun ke jalan melakukan aksi demo. Kami minta juga dilakukan audit kinerja terkait surat permintaan keterangan yang dilayangkan, dibandingkan jumlah yang menjadi perkara. Oknum-oknum itu agar diberi sanksi tegas dan dievaluasi penempatan tugasnya,” pungkasnya. [tok/aje]
8 Komentar
Koq gawat gitu ancamannya
Umbarno pk Ojo dianggep LSM Klo ISO LSM dibubarno ae
Tanya kapolda nya anak buah cari uang utk siapa ? Sy dan bbrp temwn dulu juga dpt panggilan sebagai saksi perkara yg tdk jelas , ujung2 nya minta duit, penyidik, kanit, kasubdit dll kerjanya merumput utk siapa ?
Kondisi ekonomi LG lesu shg byk oknum yg cari kesalahan pejabat agar bisa keluar uang
Hukum untuk menyandera, itu kan terjadi di era junjungan elo brow
Kok ngurusi demo.. Gawe kerjo ae cak. Golek duit kebutuhan akeh cak
Kasep Gus,udh terlambat ,bila sy berkata nasi sudah menjadi bubur, angel2 temen
Cari panggung atau pingin tenar nih orang, momen ada kunjungan Jokowi datang ke surabaya kenapa gak bicara langsung dari pada kirim surat terbuka dan pakai ancam mengancam.