Hari ini, Rabu (28/8/2024), Khofifah Indar Parawansa (KIP) dan Emil Elestinto Dardak, mendaftar sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur (Jatim) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim. Ada pesan penting yang disampaikan KIP sebelum mendaftar ke KPU: Waspada dan keras lahir batin.
Hal itu ditegaskan KIP ketika bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Kota Surabaya, Selasa (27/8/2024) malam. “Yang penting waspada dan kerja keras lahir batin,” ingat KIP.
Duet ini berharap mendapat mandat politik kembali dari rakyat Jatim. Sehingga periode kedua kepemimpinannya di provinsi berpenduduk sekitar 40 juta ini bisa berlanjut.
KIP-Emil diusung banyak partai, baik yang punya kursi di parlemen maupun partai non parlemen. Tak kurang ada 14 partai. Partai berkursi di parlemen yang melabuhkan dukungan kepada duet ini antara lain: Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, Partai NasDem, PSI, dan PPP. Sedangkan partai nonparlemen di antaranya Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, PKN, Partai Garuda, Perindo, dan lainnya.
Ada dua partai besar di Jatim yang tak mendukung duet KIP-Emil, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dikabarkan bahwa PDIP kemungkinan mengusung Tri Rismaharini (Mensos RI) dan M Nur Arifin (Bupati Trenggalek). Ini informasi sementara yang beredar.
Sedangkan untuk PKB, hingga artikel ini ditayangkan belum ada kejelasan tentang siapa elite yang diusung partai ini sebagai cagub dan cawagub. Kabar terbaru, PKB memutuskan untuk mengusung Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim. Itupun, kepastiannya belum terlihat.
Dukungan banyak partai tidak jadi menjadi jaminan politik mampu memenangkan kontestasi politik seperti Pilgub Jatim 2024 dengan mudah. Politik adalah seni kemungkinan. Apa yang tak mungkin bisa menjadi mungkin di tengah hitungan menit dalam politik praktis.
Fakta seperti itu mungkin melandasi peringatan dari KIP tentang arti penting waspada. Semua partai dan kekuatan relawan yang menyokong KIP dan Emil tak boleh lengah. Sekitar 31 juta pemilih lebih adalah massa yang memiliki otonomi politik untuk menentukan pilihannya secara independen. Dibutuhkan kerja keras, baik secara lahir dan batin, untuk merebut simpati, empati, dan dukungan politik dari jutaan pemilih tersebut.
KIP adalah tokoh politik yang kenyang pengalaman, baik di lapangan politik praktis maupun sosial kemasyarakatan. Pilgub Jatim 2024 adalah episode keempat bagi KIP mengarungi pertarungan politik. Sebelumnya, KIP telah berkontestasi di Pilgub Jatim 2008, 2013, dan 2018.
Khofifah punya pengalaman empirik sebagai pemenang dan pihak yang kalah. Secara psiko politik, KIP dan tentu pasangannya, Emil Dardak, punya kesiapan dan kematangan mental menghadapi pertarungan politik yang levelnya lebih tinggi dibanding dengan Pemilu di Australia.
Sebab, jumlah pemilih di Pilgub Jatim itu jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk Australia. Data terakhir menunjukkan, populasi warga Australia mencapai 26.739.141 jiwa, sedangkan jumlah pemilih Pilgub Jatim 2024 lebih dari 31 juta.
Kewaspadaan politik sebagai salah satu kontestan dalam menghadapi perhelatan politik besar seperti Pilgub Jatim 2024, juga penting mengingat lingkungan politik nasional yang bergerak dinamis di era transisi.
Di lapangan politik dikenal istilah lame duck atau bebek lumpuh. Istilah tersebut merujuk pada pengertian era transisi atau era politikus yang segera pergi (outgoing politician). Di mana seorang pejabat politik lama yang masih menjabat karena masa jabatannya belum habis, sedang penerusnya telah terpilih. Politikus yang segera pergi seringkali dipandang kurang berpengaruh oleh politikus lain, karena waktu terbatas mereka meninggalkan jabatan.
Sebagian besar tahapan Pilgub Jatim 2024 dan pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota lainnya berlangsung di masa transisi. Rezim politik baru, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mulai menjabat 21 Oktober 2024. Sekitar 37 hari kemudian, pilkada serentak di seluruh Indonesia digelar pada 27 Nopember 2024.
Pilkada di era transisi adalah fenomena politik di ranah politik nasional. Sebab, sebelumnya fenomena seperti ini belum pernah terjadi. Pilkada di provinsi-provinsi dengan jumlah pemilih besar, seperti Jabar, Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Banten, Sumut, Sulsel, dan lainnya berlangsung saat rezim politik nasional dalam fase konsolidasi politik yang mantap dan stabil.
Fase transisi politik pemerintahan riskan mengakibatkan labilnya stabilitas politik jika perbedaan pandangan antar-elite nasional masih tajam terkait dengan formasi pemerintahan baru ke depan.
Sikap waspada dan kerja keras itu penting dalam konteks merebut suara massa atau pemilih. Sekali pun kecenderungan pilihan politik pemilih telah terpotret dalam survei jauh-jauh hari sebelum pemilihan, dinamika pergerakan dan pergeseran pilihan politik pemilih sangat mungkin terjadi, karena berbagai faktor. Misalnya, personal pesaing yang dihadapi, pola kampanye tim lawan, tawaran politik tim lawan, reward bersifat langsung tim lawan, dan lainnya.
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
