Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) melakukan aksi unjuk rasa, Senin (26/08/2024) dengan titik akhir Kantor Gubernur Jawa Timur. Untuk pengamanan, Polrestabes Surabaya mengerahkan 1.226 personel untuk mengamankan aksi.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Haryoko Widhi mengatakan 1.226 petugas itu disebar di berbagai titik kota Surabaya. Seperti di Bundaran Cito sebagai titik kumpul awal bagi pendemo, Kantor Dishub Provinsi Jawa Timur, Kantor BPTP Jatim, dan Kantor Gubernur Jawa Timur.
“di Bundaran Waru 171 personel, Kantor Dishub Jatim 317 personel, kantor BPTP 192 personel dan kantor Gubernur Jawa Timur 696 personel,” kata Haryoko.
Pantauan Beritajatim.com, massa aksi sudah berkumpul sejak pukul 11.00 WIB di bundaran Cito. Tampak anggota Polrestabes Surabaya melakukan pengawalan dan penjagaan untuk mencegah macetnya arus lalu lintas.
Saat ini, massa aksi sudah berada di pusat kota dengan penjagaan dari petugas kepolisian. Haryoko menghimbau agar massa aksi bisa menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya menghimbau agar tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan berbuat anarkis dan hormati pengguna jalan lainnya,” imbuh Haryoko.
Sementara itu, KBO Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Satriono mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas apabila nantinya dalam proses demo terjadi kemacetan. Hal ini dilakukan agar masyarakat Surabaya atau pengguna jalan lainnya tetap bisa beraktivitas.
“Kalau nanti macetnya parah ya kita buat rekayasa lalu lintas. Sementara masih normal,” tutur Satriono.
Diketahui, Massa aksi yang tergabung dalam GSJT melakukan aksi demo untuk mengawal surat kesepakatan tentang standarisasi tarif atau ongkos logistik, subsidi biaya pemotongan atau normalisasi. Lalu, massa aksi juga memperjuangkan jaminan muatan pasca normalisasi, kesetaraan hukum yang sama bagi sopir dan pemberantasan mafia Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan mafia Over Dimension Over Loading (ODOL). [ang/beq]
