Angka Stunting Kota Mojokerto Terus Melandai, Kini hanya 1,85 Persen

Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto mencatatkan penurunan angka stunting yang signifikan berdasarkan hasil perhitungan Elektronik Pencatatan Laporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM).

Angka stunting di Kota Mojokerto turun dari 3,12% pada tahun 2022 menjadi 2,04% pada tahun 2023, dan per Juli 2024 angka tersebut terus menurun hingga mencapai 1,85%.

Hasil tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan prevalensi stunting nasional yang tercatat sebesar 21,5% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, angka prevalensi stunting mencapai 17,7%, sementara di Kota Mojokerto hanya berada di angka 11%.

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo, yang mewakili Pj. Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro, dalam pembukaan Audit Kasus Stunting I, menegaskan pentingnya penanganan stunting dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menurut Gaguk, penanganan stunting tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga terkait dengan berbagai aspek seperti sosial, pendidikan, dan pola hidup.

“Stunting bukan semata-mata masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, penanganannya harus melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara masif di seluruh lini,” ujar Gaguk pada Kamis (15/8/2024).

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) Kota Mojokerto, dr. Farida Mariana, menambahkan bahwa berdasarkan data penimbangan balita di Posyandu pada bulan Juli 2024, tercatat 108 balita mengalami stunting.

Angka ini mengalami penurunan dari awal tahun 2024, di mana terdapat 119 balita stunting, yang kemudian menurun menjadi 117 balita pada bulan Maret, dan akhirnya menjadi 108 balita pada bulan Agustus 2024.

“Penanganan stunting di Kota Mojokerto melibatkan tiga intervensi, yaitu spesifik, sensitif, dan konvergensi (kolaboratif),” jelas dr. Farida. Area spesifik menjadi tanggung jawab DinkesP2KB seperti pemeriksaan kesehatan dan penanganan penyakit.

Ranah sensitif melibatkan bantuan dari Dinas Sosial, sementara Dinas PUPRPerakim terlibat dalam program bedah rumah bagi keluarga balita stunting, serta pelatihan wirausaha bagi orang tua balita stunting.

Audit Kasus Stunting ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pj. Ketua PKK Kota Mojokerto, Camat dan Lurah, Kepala Puskesmas se-Kota Mojokerto, serta para penyuluh KB dan kader TPK/Posyandu dari tiap kelurahan. [tin/ian]