Bondowoso (beritajatim.com) – Seluruh puskesmas di Kabupaten Bondowoso mengantongi akreditasi paripurna atau level tertinggi. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, Kukuh Rahardjo meminta Pemkab Bondowoso menggencarkan sosialisasi program Universal Health Coverage (UHC) kepada masyarakat.
Salah satu contohnya adalah pada titik pelayanan kepada para pasien.
“Yang jaga harus stand by. Jangan sampai ada pelayanan yang tidak mengenakan para warga yang berobat,” kata Kukuh kepada Berita Jatim, Minggu (11/8/2024).
Menurutnya, setelah mendapatkan sertifikat akreditasi terbaik, maka pelayanan juga harus baik kepada masyarakat.
“Jangan hanya ketika tim assesor datang maka pelayanan ditingkatkan. Ketika mereka pulang, pelayanan kembali lemah,” pinta Sekretaris DPD Golkar Bondowoso ini.
Ia berpendapat bahwa akreditasi paripurna yang disandang jangan hanya sebagai formalitas saja, melainkan juga ada tindakan nyata.
Ia mengakui masih banyak tenaga kesehatan (nakes) yang statusnya honorer dan mendapatkan upah yang belum layak.
“Tapi protap (prosedur tetap) harus dijaga. Baik reguler atau yang menggunakan UHC harus sama-sama mendapatkan pelayanan baik,” harap Kukuh.
Pria yang juga Ketua KNPI Bondowoso ini juga menilai bahwa tidak semua masyarakat memahami program UHC.
“Tugas Puskesmas mengedukasi agar masyarakat dapat merasakan program UHC ini,” tegas Kukuh. [awi/aje]
