Laporkan KUA PPAS, BKPSDM Tuban Ungkap Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2025

Tuban (beritajatim.com) – Di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban sampaikan program peningkatan SDM aparatur untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Tuban Fien Roekmini Koesnawangsih bahwa program peningkatan SDM aparatur, serta seleksi CPNS dan PPPK di tahun 2025 dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tuban.

Sedangkan, perihal pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) yang sempat mencuat, kini jumlah GTT yang masuk dalam Dapodik hanya tinggal kurang lebih 70 orang, 64 di antaranya masuk selama Dapodik.

“Ada 120 formasi guru yang dibuka untuk CPNS dan PPPK tahun ini yang disesuaikan dengan kebutuhan,” tutur Fien sapanya.

Program tersebut juga telah dilaporkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

“Karena guru yang masuk di Dapodik tinggal 70 orang, maka jumlah tersebut sudah mengakomodir,” paparnya.

Menurutnya, alasan yang pasti karena disesuaikan dengan kemampuan daerah, serta sesuai aturan Kementerian Keuangan.

“Aturannya belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen, dan kemampuan daerah hanya segitu,” bebernya.

Kemudian, semuanya telah disesuaikan dengan jumlah pegawai yang pensiun di tiap tahunnya. Sehingga, ada perencanaan jumlah formasi yang disiapkan untuk PPPK dan CPNS tahun 2025 sejumlah 826 yang dibagi untuk tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis.

Masih kata Fien, terkait dengan peningkatan SDM aparatur, pihaknya selalu melaksanakan pelatihan, hingga penyediaan ijin belajar untuk para ASN. Serta, BKPSDM juga tengah melakukan sinergi dengan organisasi Korpri, sebagai sumber pendanaan untuk peningkatan kapasitas ASN.

“Mudah-mudahan kerja sama ini tercapai, sehingga ada sumber pendanaan tambahan untuk peningkatan kapasitas ASN kita,” imbuhnya.

Sementara itu, laporan tersebut diterima oleh Komisi 1 DPRD Tuban Fahmi Fikroni tentang prioritas pembangunan di tahun 2025 di masing-masing instansi.

“Jadi agar apa yang telah disusun dalam draf KUA PPAS dapat di breakdown dan diawasi sebagai mana mestinya, sehingga target yang memang sudah di pasang dapat tercapai, dan sesuai,” tutup Fahmi Fikroni. [ayu/ian]