Gresik (beritajatim.com) – Tujuh fraksi di Dewan Gresik kembali melakukan pembahasan laporan pelaksanaan APBD tahun 2023. Kali ini melalui pemandangan umum, dalam paparannya memberi catatan mengenai pertanggungjawaban penyerapan anggaran.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Khomsatun menuturkan, partainya mencatat laporan pertanggungjawaban eksekutif (kepala daerah) bersifat normatif. Untuk itu, pihaknya memberikan masukan agar APBD tahun depan lebih menyejahterakan rakyat.
“Kami minta hasil progres pelaksanaan APBD 2023 jangan disamakan di APBD 2024. Kalau bisa ditingkatkan lagi baik itu pendapatannya maupun penyerapan anggarannya,” tuturnya, Senin (8/7/2024).
Sementara Fraksi Gerindra. Melalui Ketua Fraksinya Lutfi Dhawam mengatakan, sesuai kesepakatan pada APBD 2023 ada kekurangan saat pelaksanaan proyek pembangunan. Karena itu, harus diselesaikan pada APBD 2024.
“Fraksi kami mempertanyakan sudah sejauh mana dan apakah bisa diselesaikan terkait anggaran pembayarannya,” katanya.
Berbeda halnya apa yang dipaparkan Fraksi PDIP. Juru bicara partai, Akhmad Kusrianto menyatakan Fraksi PDIP mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mempergunakan anggaran buat kemakmuran masyarakat. Taat dimata hukum, maka dari itu partainya masih melihat ada pendapatan yang bisa ditingkatkan pada APBD 2024.
“Pendapatan asli daerah dari pajak reklame, parkir, pajak bumi dan bangunan lebih diintensifkan lagi,” paparnya.
Hal yang sama dikemukakan oleh Ketua Fraksi Nasdem M. Nasir yang menambahkan, belum optimalnya organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan penyerapan anggaran pada tahun 2023.
“Kami meminta kepada OPD-OPD untuk mengevaluasi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Juru Bicara Fraksi Amanat Pembangunan Mubin berharap komitmen pemerintah terhadap peningkatan APBD 2024.
“Mengingat pergeseran anggaran telah dilaksanakan, mohon Saudara Bupati memberikan penjelasan mengenai penyerapan APBD 2023,” tandasnya.
Fraksi PKB dengan juru bicara Hudaifah lebih menggarisbawahi pendapatan APBD 2023 yang biasa saja. Pasalnya, kontribusi postur APBD masih didominasi transfer dari pemerintah pusat. Padahal, investasi di Gresik terbaik di Jawa Timur. Namun, terjadi anomali pada masyarakat Gresik.
“Semoga kebijakan ini tidak terjadi di APBD 2024. Maka dari itu fraksi kami lebih menyoroti soal pendapatan yang belum terealisasi,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, pada laporan pelaksanaan APBD 2023 yang telah dibacakan Bupati Fandi Akhmad Yani defisit anggaran mencapai Rp 2 miliar.
Namun ternyata, terdapat beban kewajiban pemerintah pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 281 miliar. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 60 miliar. [dny/ian]
