Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menambah jumlah guru ngaji penerima insentif.
“Kami mengapresiasi pemberian insentif untuk 12 ribu guru ngaji pada 2023. Kami berharap pada 2024, nominal yang diterima dan jumlah penerimanya bertambah,” kata Ketua Fraksi PPP DPRD Jember Ikbal Wilda Fardana.
Selain itu, PPP berharap juga memperhatikan guru taman pendidikan Alquran, guru di pesantren, guru pendidikan anak usia dini, guru dan pegawai tidak tetap, termasuk yang berada dalam naungan Kementerian Agama.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Hadi Supaat berpendapat, perhatian kepada guru ngaji dari berbagai agama dan pondok pesantren di Kabupaten Jember tak hanya sebatas honor. “Mereka perlu juga untuk diberikan pembekalan pemberdayaan di bidang ekonomi, melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan dan sektor UMKM. Mereka memiliki peran strategis untuk memberikan pendidikan agama dan akhlak,” katanya.
Bupati Hendy Siswanto menyambut baik keinginan Fraksi PPP dan PDIP. “Namun perhatian terhadap guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan yang berada dalam naungan Kementerian Agama, terutama yang berada di Pondok Pesantren, tentunya disesuaikan dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah,” katanya, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah di gedung DPRD Jember, Jumat (7/6/2024).
Sesuai arahan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, penyaluran insentif guru ngaji muslim dan non muslim sejak 2023 sudah bukan berbentuk bantuan sosial. “Tapi berupa pemberian honorarium atau insentif penyuluhan dan pendampingan,” kata Hendy.
Sementara untuk pembekalan pemberdayaan di bidang ekonomi, Hendy menjelaskan, adanya program kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah untuk peningkatan perekonomian, kesehatan santri, dan kebersihan lingkungan pesantren dan guru ngaji. [wir]
