Surabaya (beritajatim.com) – Direktur WALHI Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan mengatakan bencana alam; yang ditimbulkan karena aktivitas pertambangan, semakin tahun makin bertambah.
Sejak tahun 2023 sampai saat ini ada 15 kejadian kebencanaan lebih, akibat dari aktivitas tambang. Wahyu menyebut diantaranya longsor di Kabupaten Tuban, banjir di Pasuruan, dan terakhir adalah longsor di Pronojiwo, Lumajang Selasa (4/6/2024) lalu.
“Kebencanaan yang berkaitan dengan tambang di Jawa Timur ini lumayan banyak ya, ada sekitar 15 lebih. Baik itu di kawasan Semeru, di Penanggungan hingga wilayah Tuban,” kata Wahyu, Rabu (5/6).
Menurut Wahyu, data tambang yang bermasalah sampai menimbulkan bencana alam itu, rata rata diolah oleh masyarakat (legal maupun ilegal). Di- mana, para pekerjanya berusaha membabat seisi tambang. Dan tak memperhatikan keseimbangan alam.
“Beberapa kali longsor ada yang di wilayah Tuban itu ada di Kecamatan Palang. Dan juga dibeberapa wilayah lain (di Tuban) yang notabene ada tambang ‘karst’ sejenis batu gamping begitu,” ujar Wahyu.
Sementara yang lebih parah, lanjut Wahyu, imbas tambang menimbulkan bencana juga turut terjadi di wilayah Pasuruan. Katanya, sangat banyak dan bercokol batu di Gunung Penanggungan, yang itu menyebabkan Banjir Bandang di wilayah Gempol.
“Di Gunung Penanggungan ini juga banyak galian. Lubang lubang tambang galian, tambang batuan. Dan itu, menyebabkan bencana alam banjir salah satunya,” rincinya.
Dari situ, Wahyu mengungkapkan bahwa melihat aktivitas ijin pertambangan di Indonesia ini masih sulit dan terkesan tertutup. Sehingga harapannya masyarakat serta pemerintah, turut andil didalam pengawasan.
“Informasi terkait ijin tambang sekarang tu begitu terbatas. Jadi tidak semua orang bisa mengakses. Kami pun juga berusaha mengakses, tapi butuh waktu yang cukup lama untuk sekedar mendapatkan petanya,” jelasnya.
“Sehingga ini diperlukan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan, dan melakukan penindakan atas aktivitas tambang yang berjalan,” pungkasnya. (ram/ian)
