Koalisi Partai Pendukung Bupati Hendy Mulai Pecah Kongsi Jelang Pilkada Jember

Koalisi partai pengusung dan pendukung Bupati Hendy Siswanto saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, empat tahun lalu mulai rontok. Sebagian karena kekecewaan, sebagian karena dampak perubahan peta politik pasca Pemilu 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq menyatakan, tidak menutup kemungkinan koalisi saat Pilkada 2020 pecah kongsi. “Karena tidak ada upaya mewujudkan iklim sinergis antara partai pengusung dengan bupati,” katanya.

Madini menyebut Bupati Hendy Siswanto cenderung suka berjalan sendiri. “Kami melihat kurang ada komunikasi dengan partai-partai pengusung. Itu dikeluhkan bukan hanya oleh PPP, tapi juga partai-partai lain,” katanya.

“Kami sebenarnya menagih janji bupati untuk dilibatkan ketika akan membahas hal-hal strategis terkait pembangunan di Kabupaten Jember, seperti menjelang pembahasan APBD dan sebagainya. Ternyata itu tidak dilakukan bupati,” kata Madini.

Bupati Hendy punya jargon sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam pembangunan. “Sinergi dan kolaborasinya lemah. Mestinya secara berkala kami diundang untuk diajak diskusi bagaimana membangun Jember ke depan lebih baik, tapi itu tidak dilakukan,” kata Madini.

Hendy yang berpasangan dengan Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada Jember 2020, didukung Partai Gerakan Indonesia Raya yang saat itu memiliki tujuh kursi di DPRD Jember, Nasional Demokrat (8 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (5 kursi), Demokrat (2 kursi), dan Partai Keadilan Sejahtera (6 kursi).

Terlepas dari urusan kekecewaan sebagaimana dikemukakan Madini, Gerindra hampir bisa dipastikan kali ini bakal mengusung calon sendiri, karena berhasil merebut 10 kursi DPRD Jember dalam pemilu. Nama anggota DPRD Jawa Timur Muhammad Fawait mulai muncul ke permukaan dan mendapat dukungan luas.

Bahkan, Partai Garuda beberapa waktu lalu mendeklarasikan dukungan untuk Fawait agar berpasangan dengan artis Anang Hermansyah. Baliho Fawait – Anang mulai bermunculan di sejumlah sudut Kabupaten Jember. “Partai Gerindra sangat terbuka untuk membangun komunikasi yang lebih konkret dengan tokoh seperti Mas Anang” kata Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Bambang Haryadi.

Partai Demokrat yang dipimpin menantu Hendy sendiri, Try Sandi Apriana, hampir dipastikan tak akan mendapat hak mencalonkan bupati karena tak memiliki wakil di DPRD Jember. Harapan Sandi kini hanya ada pada Mahkamah Konstitusi. Jika gugatannya diterima, maka Demokrat memiliki satu kursi di DPRD Jember.

PKS juga belum bisa memastikan pencalonan Hendy. “Untuk mencalonkan kembali, kami akan melakukan langkah-langkah ilmiah dan lebih bisa kami pertanggungjawabkan. Kami akan melihat survei ke depan seperti apa,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Jember Sudiyanto, sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Senin (11/3/2024).

Kendati demikian, PKS berkomitmen mengawal pemerintahan Hendy – Firjaun sampai akhir masa jabatan. “Kami tetap akan kawal Pak Hendy dan Gus Firjaun sampai masa akhir pemerintahan beliau. Komitmen kami bukan hanya memberangkatkan, tapi sampai beliau mengakhiri masa jabatan,” kata Sudiyanto.

Partai Nasional Demokrat juga belum memberikan penyataan apapun soal pencalonan kembali Hendy-Firjaun. Di bawah kepemimpinan Hendy, jumlah kursi Nasdem berkurang dari delapan menjadi enam kursi. Kursi untuk Nasdem berpotensi kembali berkurang menjadi lima kursi, jika gugatan Demokrat dimenangkan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Madini Farouq menyebut, PPP masih harus berkonsultasi dengan banyak pihak. “Kami meminta masukan dari ulama, kiai, dan tokoh masyarakat apakah kepemimpinan saat ini layak diteruskan atau dievaluasi kembali. Kami akan bersilaturahim kepada para kiai untuk mendengar aspirasi beliau,” katanya.

Madini mencatat kegagalan calon-calon legislatif yang berasal dari keluarga Bupati Hendy dalam pemilu tahun ini sebagai bagian dari pertimbangan. Ada empat anggota keluarga bupati, baik menantu dan keponakan, yang menjadi caleg DPR RI di Nasdem, dan caleg DPRD Jember di Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, dan Demokrat dalam pemilu kali ini.

“Ternyata tidak ada yang berhasil masuk ke parlemen. Bahkan partai yang dipimpin menantu bupati tidak dapat kursi. Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” kata Madini.

“Tentu semua akan kami evaluasi, karena pilkada saatnya untuk mengevaluasi kepemimpinan daerah di Kabupaten Jember,” kata Madini.

Sementara itu, Bupati Hendy Siswanto menyatakan siap mencalonkan diri kembali dalam pilkada. “Insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin, pencalonan ini lebih baik lagi ke depannya. Kami siap untuk maju lagi, dan itu pun jika masyarakat menginginkan,” katanya.

Hendy masih berharap semua partai akan mendukungnya kembali untuk memperpanjang masa kekuasaan hingga 2029. “Saya ingin semua partai mendukung saya, dari Gerindra, PDIP, PKB, Golkar, PPP, PKS, mau saya minta semua untuk mendukung,” katanya.

“Saya harap (koalisi) jangan pecah kongsi. Kita sama-sama saja, sama-sama bisa membangun Jember. Tujuannya itu. Saya berharap kawan-kawan partai bisa menilai kinerja yang kami lakukan seperti apa. Kan sama-sama mau membangun, untuk apa mau pecah kongsi,” kata Hendy.

“Saya melamar seluruh partai yang ada. Kami berniat memajukan Jember. Silakan teman-teman partai menilai saja, apa yang dirasakan masyarakat kayak begini. Kira-kira apakah saya layak mendapat rekom. Tapi saya tetap meminta kepada seluruh ketua DPD, DPC, dan ketua umum. Saya akan datangi untuk memberikan rekom kepada saya,” kata Hendy.

“Kami tidak akan sungkan-sungkan menanyakan dan meminta seluruh partai. Gerindra nyalonin saya aja. Ngapain, ke siapa lagi? Apa yang kami bangun sekarang cocok tidak, begitu saja tawarannya. Kalau ada yang perlu dievaluasi, itu hak prerogatif partai. Tapi saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menawarkan diri, karena memang untuk Jember,” kata Hendy.

Hendy mengapresiasi capaian 10 kursi DPRD Jember oleh Gerindra. Ia mengatakan, capaian itu juga tak lepas dari andilnya sebagai bupati. “Sangat andil, karena itu partai pendukung saya. Saya punya hak meminta Gerindra lagi, karena partai pendukung saya,” katanya.

“Tidak menutup kemungkinan saya juga minta ke PDIP untuk mendukung saya, karena dulu pertama kali mencalonkan bupati saya juga melamar ke PDIP. Pakai surat, karena kami bukan kader partai. Sekarang kami menawarkan hasil yang sudah kami kerjakan seperti ini,” kata Hendy.

Hendy berharap semua partai bisa bersikap dan menilai obyektif capaian kinerjanya selama memimpin Jember. “Saya berharap ada satu obyektivitas,” katanya.

Hendy mengingatkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, praktis masa kerjanya sebagai bupati terhitung singkat. “Saya bekerja sebenarnya bukan 3,5 tahun, tapi 1,5 tahun. Maksimal dua tahun saja, karena kita terpotong masa pandemi Covid. Waktu itu kami belum bekerja apa-apa,” katanya/

Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Hendy harus menangani sejumlah persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang belum disahkan dan kekosongan ratusan posisi di birokrasi.

Selain itu, Hendy juga menghadapi pandemi Covid yang saat itu belum bisa diprediksi masa berakhirnya dan pandemi penyakit mulut dan kuku hewan ternak. “Kami baru bekerja secara fisik, murni, hanya dua tahun. Maka dua tahun ini yang bisa diperoleh sekarang. Namun tidak bisa maksimal juga. Ada lebih dan kurangnya, pasti,” katanya.

Salah satu capaian Hendy adalah mencatatkan tren positif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember hingga 4,53 persen pada 2022 dan 4,93 persen pada 2023. Menurut Badan Pertumbuhan Statistik, pertumbuhan ekonomi Jember tahun lalu lebih bagus daripada Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil minyak bumi (2,47 persen) dan Kabupaten Magetan (4.47 persen).

Pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tercatat ada 232.730 jiwa penduduk miskin di Jember pada 2022 atau berkurang 24.360 jiwa. Angka kemiskinan 9,39 persen.di Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur (10,38 persen) dan angka kemiskinan nasional pada September 2022 yang tercatat sebesar 9,57 persen.

Keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memperpanjang masa jabatan ratusan kepala daerah hingga masa pelantikan bupati hasil pilkada November 2024, memberi ruang bagi Hendy untuk memaksimalkan pemenuhan janji politiknya. “Kami bisa menindaklanjuti janji kepada masyarakat yang belum kami selesaikan,” katanya. [wir]