Jakarta (beritajatim.com) – Ganjar Pranowo mendukung dan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Calon presiden nomor urut 3 tersebut juga mendesak DPR untuk secepatnya memanggil penyelenggara Pemilu.
Politikus berambut putih tersebut menyampaikan bahwa pihaknya bersama partai pendukung langsung melakukan evaluasi sehari setelah pencoblosan.
“Apakah memang ada situasi anomali-anomali, jawabannya ya. Apakah memang sistemnya ini ada keanehan jawabannya ya. Apakah memang ada kisah-kisah di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya ya,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Menanggapi hal itu, maka perlu ada pengawasan. Pertama, dengan cara meminta penjelasan kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua melalui jalur partai politik.
“Maka kalau mau melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling baik karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ujarnya.
Untuk itu, Capres yang berduet dengan Mahfud MD tersebut mendorong DPR untuk bersikap dengan memanggil penyelenggara Pemilu.
“Minimal sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian setiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masa diam saja. Harusnya DPR segera bersikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Agar mereka bisa menyampaikan. Dan masalah ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” pungkasnya.
Diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat beberapa kejanggalan, terutama proses rekapitulasi KPU melalui Sirekap. Selain itu, ada pula dugaan kecurangan-kecurangan dalam perhitungan kertas hasil suara di banyak TPS. Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada sekitar 1.200 laporan dugaan pelanggaran yang masuk hingga 20 Februari 2024. (ted)
