Arek Suroboyo Menggugat Gelar Mimbar Bebas, Tuding Kecurangan KPU dan Bawaslu

Surabaya (beritajatim.com) – Massa Arek Suroboyo Menggugat menggelar mimbar bebas menolak hasil pemilihan presiden Tahun 2024 di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Sabtu (17/2/2024). Aksi tersebut diikuti sekitar 40 orang aktivis ’98 dan seniman.

Koordinator Paguyuban Arek Suroboyo Menggugat, Kusnan Hadi mengungkapkan aksi mimbar bebas ini untuk menolak segala hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024. Pihaknya mengklaim telah menghimpun kecurangan-kecurangan di Jawa Timur.

Bukti-bukti tersebut, ia kumpulkan dari beberapa laporan dan media massa, kemudian dimasukkan ke dalam dua amplop coklat. Anehnya, amplop tersebut tertulis ‘Kepada Yth. Jendral Sudirman’ dan ‘Kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Monyet’.

“Kami sudah tidak percaya lagi dengan KPU dan Bawaslu sebagai panitia pemilihan kemarin. Makanya kami sebenarnya ingin memberikan seluruh file kebobrokan pemilu kemarin kita berikan kepada monyet yang ada disini (KBS),” kata Kusnan saat ditemui di lokasi aksi, Sabtu (17/02/2024).

“Tapi, berhubung (monyet) di dalam (KBS) adalah milik usaha milik pemerintah, jadi gak bisa. Jadi secara simbolis kita berikan di kandang monyet yang kami buat dan taruh didepan situ,” sambungnya.

Kusnan Hadi yang akrab dipanggil Cak Kusnan menilai bintang monyet sebagai simbol yang tidak punya etika, moral dan mirip dengan manusia. Selain itu, aksi mimbar bebas dilakukan di depan KBS merupakan lambang dari hewan dan adanya hutan yang ada di Surabaya.

Cak Kusnan yang juga seorang seniman ini mengaku tidak bisa melaporkan kecurangan-kecurangan yang telah dihimpunnya. Sebab, pihaknya tidak percaya lagi dengan Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

“Kami hanya melaporkan ke Jendral Sudirman dan Komisi Pemilihan Monyet itu aja. Tapi kami menginginkan beliau, Jendral Sudirman hadir dijiwa arek-arek Suroboyo,” ujarnya.

Ia menegaskan, aksi mimbar bebas ini tidak menggugat hasil quick count maupun real count Pilpres. Namun upaya-upaya Pemerintah dalam ‘cawe-cawe’nya di Pemilu 2024 ini merupakan simbol dari ketidakbecusan, ketidakseimbangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan golongan tertentu.

Lebih jauh, Kusnan yang enggan melaporkan kecurangan-kecurangan Pemilu 2024, mendorong elemen masyarakat lain untuk melaporkan. Bahkan ia juga menegaskan untuk tidak percaya kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kita demokratis, ada yang menolak, ada yang mendukung, silahkan. Tapi (Kusnan) sudah tidak percaya lagi terhadap KPU, kalau kita tidak percaya kepada KPU, ngapain kita lapor ke KPU. Kami juga tidak percaya APH untuk saat ini, ngapain kita lapor ke mereka, mereka juga lapor ke KPU kan,” pungkasnya. [kun]

Massa aksi mimbar bebas dan unjuk rasa berdiri di depan KBS dengan membawa poster yang bertuliskan:

1. Tangkap dan seret konstitusi penghianat konstruksi.

2. KPU pelacur politik.

3. Tolak hasil Pilpres.

4. Usut bongkar kecurangan pemilu adili dan hukum.

5. Lawan politik dinasti.

6. Darurat demokrasi dikebiri.

7. Bubarkan KPU dan antek anteknya.

8. Aku ingin Soe Hoek Gie hidup kembali.