Jember (beritajatim.com) – Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, mengidentikkan bantuan sosial dengan politisasi dalam pemilihan umum kali ini. Hal ini dikemukakannya dalam acara ‘Slepet Imin’, di halaman Kota Cinema Mall, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2024) malam.
Muhaimin menegaskan sikap tak menolak bansos. “Saya tidak menolak bansos diterapkan. Tapi gunakan bansos sesuai kebutuhan rakyat. Jangan menumpangi bansos untuk kepentingan politik tertentu,” katanya.
Muhaimin hanya mempersoalkan adanya upaya pemanfaatan bansos dalam pemilu. “Yang salah adalah memanfaatkan, apalagi ada gambar capres tertentu dalam bansos itu,” katanya.
Muhaimin mengingatkan, bansos adalah kewajiban negara dan bukan kebaikan negara. “Jangan salah ya. Rakyat harus dikasih tahu bahwa bansos adalah kewajiban negara, bukan kebaikan negara. Bansos tetap dibutuhkan ketika rakyat mengalami masa sulit tertentu,” katanya.
“Percayalah, uang rakyat kalau ditumpangi, dimanfaatkan, itu bisa kuwalat. Kalau sudah kuwalat, buktinya kampus bergerak. Kampus sudah marah-marah semua karena bansos sudah dimain-mainkan,” kata Muhaimin, merujuk pada pernyataan sikap yang dikeluarkan sejumlah forum guru besar dari berbagai kampus akhir-akhir ini.
Menurut Muhaimin, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan harus menjelaskan asal-usul anggaran bansos. “Artinya uang dari negara jangan dipolitisasi. Kira-kira begitu,” kata Muhaimin.
Pembagian bansos yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada saat pemilihan presiden memang ditengarai sejumlah kalangan untuk memuluskan pemenangan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
“Kalau bansos saja dipolitisasi, itu artinya sudah kebablasan. Karena bansos itu uang rakyat yang digunakan untuk kepentingan rakyat dalam posisi darurat. Kalau bisa diibaratkan, bansos itu obat sakit kepala. Pas rakyat sedang butuh, harus ada,” kata Muhaimin.
“Jangan kemudian kalender penentuan bansos bukan sesuai kebutuhan rakyat. Kalender penentuan kapan bansos dilakukan bukan berdasarkan kalender politik. Jadi ada bansos keluar saat menjelang pemilu banyak-banyakan, itu berarti tidak sesuai dengan semangat dasar dibutuhkannya bansos,” kata Muhaimin. [wir]
