Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menegaskan, jika partisipasi masyarakat untuk memberikan suara dalam Pemilu merupakan salah satu elemen pendukung dalam kesuksesan Pemilu. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi (rakor) peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
Rakor yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (8/1/2023). Rakor turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota (SekdaKot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto Saiful Amin serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto Dian Pratmawati.
“Angka partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun meningkat, terakhir di angka 86 persen kalau bisa di tahun 2024 partisipasi masyarakat bisa mendekati angka 90 persen. Ini bukan pekerjaan mudah saya minta tolong semua bersinergi secara masif, ini bukan tugas KPU atau Bawaslu tapi tugas kita bersama,” katanya.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini menyampaikan jika waktu pelaksanaan Pemilu yang berhimpitan dengan cuti bersama libur peringatan Isra’ Mi’raj dan Tahun Baru Imlek bisa menjadi suatu kendala tersendiri. Sehingga Mas Pj Wali Kota (sapaan akrab, red) akan mengecekan meminta agar kehadiran ASN Pemkot Mojokerto.
“Pak Camat, Pak Lurah untuk mulai mendata warga yang mungkin tidak bisa memberikan suara di TPS. Harus disiapkan sarana pendukung untuk dijemput di rumah masing-masing untuk diantarkan ke TPS. Sehingga diharapkan ini bisa menjadi cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu,” ungkapnya.
Kasdim 0815/Mojokerto Mayor Arh GN Putu Ardana menyampaikan amanat Dandim 0815/Mojokerto Letkol Inf M. Iqbal Prihanta Yudha bahwa untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai agar tidak menganggap sepele kejadian sekecil apapun. Oleh karenanya terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Tentunya dengan komunikasi baik segala permasalahan akan terselesaikan. Kami dari TNI, netralitas TNI adalah harga mati. Jajaran Koramil dan Kodim sudah membentuk Posko Netralitas, apabila di kecamatan atau di wilayah memang ada indikasi silahkan langsung berkoordinasi,” tegasnya.
Kapolresta Mojokerto, AKBP Daniel S Marundur menjelaskan, bahwa 394 TPS yang ada di Kota Mojokerto masuk dalam kategori TPS kurang rawan di wilayah hukum Polresta Mojokerto. “Untuk TPS di Mojokerto Kota tidak ada TPS rawan ataupun sangat rawan, semuanya TPS kurang rawan. Jadi saya yakin dengan informasi yang ada semua berjalan lancar,” harapnya.
Ditambahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto, Bobby Ruswin bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu perlu pendidikan politik sejak dini. Tidak ada intimidasi dari pihak manapun, serta tidak ada money politik dan akses yang mudah untuk memberikan hak suaranya.
“Pendidikan politik sangat penting sejak dini, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, sehingga sejak awal masyarakat akan mengetahui pentingnya Pemilu sehingga dengan Demikian tingkat partisipasi pemilu akan semakin tinggi,” tegasnya. [tin/but]
