Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat keamanan data penduduk. Hal ini sering dengan rencana Pemerintah mengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) cetak dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Arif mengatakan, penggantian KTP cetak ke IKD merupakan bagian dari proses digitalisasi data kependudukan. Sehingga, data digital tersebut harus terjamin keamanannya.
Apalagi, kata dia, saat ini muncul fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal dan kebocoran data akibat serangan hacker. Oleh karena itu, penerapan IKD mesti memperhitungkan dengan cermat tingkat keamanan data penduduk.
“Untuk itu saya berharap juga diimbangi dengan peningkatan keamanan berlapis, sehingga KTP digital tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan yang melanggar hukum. Artinya keamanan data kependudukan harus menjadi prioritas oleh pemkot,” ujar Toni sapaan lekatnya kepada beritajatim.com, Kamis (4/1/2024).
Politisi Golkar ini menyebut transformasi semua hal menjadi keniscayaan. Salah satunya adalah KTP El menjadi KTP Digital. Dia berharap program ini bisa sukses di Surabaya.
“Mengingat hampir seluruh masyarakat Surabaya sudah memiliki gadget di tangan masing masing, sehingga transformasi KTP digital ini memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari hari,” ujar dia.
Toni juga meminta Pemkot Surabaya mengundang semua stakeholder yang terkait dengan penggunaan KTP. Mulai industri perbankan, swasta, hingga kepolisian untuk menyosialisasikan fungsi KTP digital.
“Sehingga masyarakat dimudahkan ketika ada urusan dengan pihak lain,” pungkas mantan aktivis LMND ini. [asg/beq]
