Keduanya tak bersifat dikotomis, tak juga berwajah vis a vis. Kiai struktural dan kiai kultural adalah dua komunitas yang obyektif ada di lingkungan keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU).
Kiai struktural adalah mereka yang duduk di berbagai jenjang dan tingkatan struktur kepengurusan NU. Sedang kiai kultural adalah mereka yang sedang tidak duduk di struktur NU di berbagai tingkatan. Kiai kultural meyakini dan menjalankan secara istiqomah prinsip-prinsip NU dalam konteks religi, sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya.
Ulama atau kiai merupakan elemen esensial dari pondok pesantren. Masuknya kiai pesantren ke ranah politik mempengaruhi pemaknaan pesantren menjadi entitas politik informal. Bagi kalangan elite NU, posisi kiai yang berada di luar struktur kepengurusan organisasi justru lebih diutamakan jadi bahan rujukan, yang kemudian menciptakan istilah kelompok kiai kultural.
Kedua kategori kiai NU merupakan istilah yang muncul dan populer di kalangan pengamat dan pemerhati ormas Islam yang didirikan di Kota Surabaya pada 31 Januari 1926. Kedua kategori kiai itu tak sepatutnya diperhadapkan secara dikotomis dan konfliktual.
Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, ketiga kandidat presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) berusaha keras merebut suara dari pemilih NU. Penyebab utamanya setidaknya karena dua hal: Pertama, ceruk suara dari kalangan komunitas Islam Tradisional (NU) sangat besar. Kedua, suara komunitas NU acapkali menjadi swing voters yang menentukan kontestasi politik dari para kandidat yang punya basis dukungan politik berimbang.
Potret relasi sosial keagamaan antara kiai dan santri yang tak pernah terputus, kendati si santri telah menuntaskan pendidikan di pondok pesantren, merupakan karakteristik kultural dan sosiologis yang bersifat genuine di lingkungan NU.
Tak ada istilah mantan kiai. Begitu pun tak ada sebutan mantan santri. Relasi kiai dan santri berlangsung abadi, dialogis, dan bersifat simbiosis mutualistis.
Kiai hakikatnya jadi pelindung bagi santri, sementara para santri secara gotong royong membantu keperluan dan kebutuhan hidup sang kiai. Dukungan ini terjadi di samping karena figur sang kiai yang telah mendapatkan pengakuan secara penuh, juga disebabkan mereka merasa berutang budi atas bimbingan, kebaikan, dan transfer ilmu pengetahuan (terutama ilmu agama) sang kiai. Realitas sosial bersifat obyektif ini ikut andil dalam menciptakan suasana ikatan kekeluargaan yang kuat dan langgeng di antara kiai dan santri.
Karakteristik relasi kiai dan santri yang bersifat paternalistik, di mana preferensi politik santri sangat dipengaruhi pandangan politik kiai panutannya. Kiai menjadi guidance politik bagi santri pengikut dan lingkungan sosial sekelilingnya. Karena itu, approach kepada kiai, baik kiai kultural maupun kiai struktural, yang memiliki pengaruh besar jadi perhatian dan buruan pada kandidat dan tim sukses.
Secara faktual, cukup banyak kiai dan tokoh NU memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Mungkin di antara tiga kandidat capres-cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024, jumlah kiai NU, terutama kiai di jalur struktural, yang menyokong pasangan ini lebih banyak dibanding kiai struktural yang memberikan dukungan politik kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Padahal, dari enam figur yang masuk bursa Pilpres 2024 baik berposisi sebagai capres dan cawapres, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD yang warna dan histori ke-NU-annya paling kental.
Belum lama berselang, sebanyak 50 kiai dan gus se-Jawa Timur silaturrahim bersama Habib Luthfi bin Yahya di Kabupaten Sidoarjo. Ke-50 kiai dan gus se-Jawa Timur juga mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Habib Luthfi yang berasal dari Pekalongan, Jateng sejak awal Pilpres 2024 telah mendukung pasangan ini. Habis Luthfi juga duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin.
Habib Luthfi yang bernama lengkap Maulana Al Habib Muhammad Luthfi bib Ali bin Yahya adalah seorang ulama besar berasal dari Pekalongan dan lama aktif di organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Habib Lutfhi pernah menjabat di Mustasyar NU. Di tingkat internasional, Habib Luthfi juga Ketua Majelis Sufi Dunia.
Para kiai dan gus yang hadir dalam silaturrahim di Sidoarjo di antaranya Gus Reza Ahmad Zahid dari Pondok Pesantren Almahrusiyah Lirboyo; KH Adibussoleh dari Pondok Pesantren Lirboyo; KH Zahrul Azhar (Gus Hans) dari Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang; KH Iffatul Lathoif Zainudin dan Gus Kautsar dari Pondok Pesantren Alfalah Ploso Kediri; Gus Jauharuddi dari Pondok Pesantren AlGhozaly Tambak Beras Jombang; Lora Hasyim dari Pondok Pesantren Nurul Kholil Bangkalan Madura, serta puluhan ulama lainnya.
Wakil Rois Syuriyah PWNU Jawa Timur KH Mutawakkil Alallah, menegaskan visi, misi, program, dan hati dari Capres Prabowo Subianto sudah melekat dan sesuai dengan kiai-kiai dan warga NU di Jawa Timur. Sehingga kiai NU di Jawa Timur berharap agar Prabowo terpilih jadi presiden di 2024.
“Jangan tanya kesiapan. Ini bukan masalah siap atau tidak siap. Yang jelas, kita sudah cocok. Hatinya Pak Prabowo sudah cocok dengan hatinya para kiai NU. Apalagi program. Kita do’akan beliau jadi presiden (2024 nanti),” kata KH Mutawakkil, Sabtu (11/11/2023) saat Silaturrahmi Kiai se-Mataraman Jawa Timur.
Saat itu, Prabowo Subianto hadir didampingi Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. Lalu hadir pula Letjen TNI (Purn) Syafri Syamsuddin, mantan Pangdam Jaya dan Kapuspen TNI yang selama ini dikenal sebagai sahabat karib dan orang kepercayaan Prabowo. Selain itu, Ketua Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat juga ikut mendampingi.
Sedangkan para kiai yang hadir antara lain; KH Ubaidillah Abdullah Faqih dari Ponpes Langitan; KH Masduki Al Hafidz, KH Abdul Hakim dari Ponpes Tebuireng Jombang; KH Romadhon Khotib; dan banyak kiai NU lainnya.
Dari sekian banyak kiai NU yang dirangkul duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, nama KH Asep Syaifuddin Chalim, pimpinan dan pendiri Ponpes Amanatul Ummah Mojokerto, termasuk yang perlu diperhatikan secara seksama. Kiai Asep tak duduk di struktur harian PBNU maupun PWNU Jatim.
Kiai Asep pengaruhnya terbukti kuat dan efektif di Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 lalu. Kiai Asep bersama KH Salahuddin Wahid (almarhum) atau Gus Solah, saat itu pimpinan Pondok Tebuireng Jombang, dan disokong ribuan kiai kampung (kiai kultural) di Jatim, berhasil menghantarkan duet Khofifah-Emil Dardak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.
Saat ini Kiai Asep masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran. Kiai Asep merupakan pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Amanatul Ummah di Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Di kalangan NU, kini Kiai Asep menjabat sebagai Ketua Umum PERGUNU (Persatuan Guru-guru Nahdlatul Ulama) Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua PCNU Kota Surabaya. Dalam beberapa kegiatan, Kiai Asep memberikan dukungan sekaligus mendoakan Prabowo menjadi Presiden.
Sebagian besar kiai struktural NU merapat ke kubu Prabowo-Gibran dan diekspektasikan mampu mengakselerasi suara pasangan capres-cawapres yang disokong Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat di Pilpres 2024. Apakah dukungan politik itu efektif dan mampu mewujudkan harapan politik? Jawaban pastinya tunggu pada 14 Februari 2024 mendatang.
Sekadar komparasi politik, kita bisa menengok potret kontestasi Pilgub Jatim 2018. Ada dua cagub-cawagub yang masuk bursa dan kedua-duanya tokoh NU, yakni Khofifah-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno.
Duet Khofifah-Emil Dardak disokong Kiai Asep, Gus Solah, dan banyak kiai NU lainnya yang sedang tak menjabat di struktur NU di berbagai tingkatan. Duet Khofifah-Emil Dardak bisa kita sebut sebagai representasi Poros Tebuireng. Hal itu merujuk pada nama Pondok Tebuireng Jombang yang saat itu di bawah pimpinan Gus Solah.
Di sisi lain, duet Gus Ipul-Puti Guntur didukung banyak kiai NU yang sedang duduk di struktur NU Jatim dan NU Kabupaten/Kota di Jatim. Duet cagub-cawagub ini diusung PDIP, PKB, Partai Gerindra, dan PKS. KH Anwar Manshur dari Pondok Lirboyo Kediri dan banyak kiai NU lainnya, seperti KH Anwar Iskandar (Pondok Al Amin Kota Kediri), KH Fahrur Rozi (An Nur Bululawang Kabupaten Malang), dan kiai-kiai lainnya mendukung duet Gus Ipul-Puti Guntur. Duet Gus Ipul-Puti Guntur bisa kita sebut sebagai representasi Poros Lirboyo, merujuk pada Pondok Lirboyo Kota Kediri yang diasuh KH Anwar Manshur.
Bagaimana hasilnya? Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim mengumumkan hasil rekapitulasi suara dari Pilgub Jatim 2018. Berdasarkan data KPU, untuk Pilgub Jatim Jumlah pemilih sebanyak 30.155.719 pemilih, jumlah surat suara sah sebanyak 19.541.232 suara, dan jumlah surat suara tidak sah sebesar 782.027 suara.
Dari hasil rekapitulasi KPU, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 10.465.218 suara (53,55 persen). Sedangkan duet Gus Ipul-Puti Guntur dengan 9.076.014 suara 46,45 persen atau selisih suara sebesar 7,11 persen.
Pondok Pesantren dalam dinamika politik NU jadi elemen strategis yang tak terbantahkan. Bahwa keberadaan pesantren merupakan representasi kultural dari NU. Bahkan, ada pandangan yang menyebut bahwa NU merupakan pesantren besar dan pesantren merupakan NU kecil, sehingga antar-dua entitas ini terjadi proses tarik-menarik politis yang kausalistik.
Dalam konteks kekinian, masalah aspirasi, pilihan dan preferensi politik menjadi ranah otoritas masing-masing kiai dan jemaah NU. Tak dikenal lagi aspirasi dan preferensi politik secara jam’iyyah atau kelembagaan. Hal itu sejalan dengan keputusan muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Pondok Salafiyah Syafi’iyah Asembagus Situbondo, Jatim. Keputusan muktamar Situbondo diperkuat dengan keputusan Muktamar ke-28 NU di Pondok Al Munawwir Krapyak, Yogyakarta tahun 1989, di mana di Krapyak diputuskan tentang 9 pedoman berpolitik NU.
“Pedoman itu sangat jelas bagi warga NU untuk memaknai arena politik sebagai wilayah perjuangan NU yang meliputi tiga hal: Tegaknya paham keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah pada kaum muslim di Indonesia; Mengembangkan adanya demokrasi dalam pemerintahan; dan menghargai adanya pluralisme dalam masyarakat. Ketiga ranah tersebut: Ahlussunnah wal Jamaah, demokrasi, dan pluralisme merupakan politik identitas warga NU yang kemudian terus diperjuangkan sampai menjelang kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998,” kata peneliti tentang NU dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, yang juga alumni UGM Yogyakarta.
Aspirasi, pilihan, dan preferensi politik yang dikembalikan ke masing-masing kiai dan jemaah NU membuka peluang munculnya diferensiasi pilihan politik berbeda di antara kiai dan jemaah NU. Hal itu tak dilarang dan tak melanggar prinsip Khittah NU 1926. Dalam aspek pilihan dan preferensi politik sangat berat dan tak mudah menyatukan suara di lingkungan NU.
Mungkin terkecuali di Pilpres 2019, di mana duet Jokowi-KH Ma’ruf Amin mampu merengkuh suara signifikan dari mayoritas pemilih NU. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan telak duet Jokowi-Kiai Ma’ruf atas Prabowo-Sandiaga di basis-basis pemilih NU di Jatim, Jateng, dan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia.
Apakah legacy dan histori Jokowi-Kiai Ma’ruf mampu dinapaktilasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024? Strategi politik tim pemenangan Prabowo-Gibran dengan merangkul kiai-kiai sepuh pimpinan pondok besar yang duduk di berbagai jabatan struktural kepengurusan NU merupakan ikhtiar politik yang efektifitasnya dalam merebut suara pemilih komunitas Islam Tradisional baru kita lihat buktinya setelah 14 Februari 2024 mendatang. [air]
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
