Jember (beritajatim.com) – Sejumlah perwakilan petani mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (20/12/2023), untuk mempersoalkan kelangkaan pupuk bersubsidi di tengah musim tanam saat ini. Ada sejumlah persoalan yang dihadapi petani.
“Kelangkaan pupuk bisa menyebabkan gagal panen dan panen tidak optimal. Petani susah mendapatkan pupuk bersubsidi. Andaikata pun ada, kami harus membeli dengan harga sangat mahal. Kami sangat berharap ada pengawasan terhadap penjualan pupuk bersubsidi di kios,” kata Lutfi, pendamping petani.
Giarto, petani asal Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, mengaku sering gagal mendapatkan pupuk bersubsidi dengan banyak alasan yang disodorkan pemilik kios. “Mulai dari pupuk sudah habis, tidak terdaftar, NIK (Nomor Induk Kependudukan) tidak masuk, dan seterusnya,” katanya.
Kelompok tani di tempat tinggal Giarto tidak aktif, sehingga pemilik kios penyalur pupuk bersubsidi menyarankan kepadanya untuk mendatangi kelompok tani di lain dusun. Namun hasilnya sama saja, ia tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. “Yang jadi korban akhirnya petani,” keluhnya.
Giarto pun menghubungi petugas penyuluh lapangan untuk membentuk kembali kelompok tani. “Tapi PPL ternyata mengimbau kami untuk mendatangi kelompok tani di luar wilayah dusun kami,” katanya. Ia minta kepada DPRD Jember untuk mendukung pembentukan kelompok tani di desanya.
Hasbinallah, warga Desa Sumberlesung yang baru lima tahun bertani, mengatakan, masalah pupuk termasuk klise. “Pendistribusian pupuk sudah dijelaskan dengan peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan Menteri Pertanian. Tapi di lapangan, terjadi banyak penyelewengan yang dibiarkan,” katanya.
Hasbi, sapaan akrabnya, menunjuk masalah harga eceran tertinggi. “Ada yang namanya (pembelian pupuik bersubsidi secara) paket. Apakah ini legal, atau melanggar peraturan Menteri Perdagangan atau Menteri Pertanian?” katanya.
Ketika masyarakat menuntut hak, menurut Hasbi, nama mereka dicabut dari RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). “Kami mohon solusi, agar petani muda seperti kami tidak jera. Ketika kami ingin berkembang, ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan,,” katanya.
Saturi, petani dari Kecamatan Ledokombo, mengingatkan, pemerintah menganggarkan Rp 24 – 25 triliun untuk menyediakan 7,85 juta ton pupuk bersubsidi pada 2023. “Untuk tahun 2024, dipatok Rp 26 triliun. Anggaran sebesar itu belum berbanding lurus dengan kualitas dan keterjangkauan pupuk bersubsidi. Akibatnya di lapangan rawan terjadinya korupsi dan maladministrasi,” katanya.
Saturi menyebut Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida belum berjalan sesuai harapan. “Saya prihatin. Di Ledokombo tidak pernah ada sidak,” katanya. Ia menilai telah terjadi pembiaran terhadap nasib petani.
“Bulan ini musim tanam. Kami petani padi pangan atau kopi yang ber-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) membutuhkan pupuk bersubsidi. Kami kesulitan mencari pupuk. Mahal. Bahkan ketika kami mencari di kios, pupuk bersubsidi dijual paket Rp 300 ribu per kuintal. Itu kalau ada,” kata Saturi. Harga pupuk bersubsidi di pasaran mencapai Rp 350 – 400 ribu per kuintal.
Petani semakin menderita karena berhektare-hektare lahan padi di Kecamatan Ledokombo diserang hama wereng. “Tidak ada tindakan pemerintah, bagaimana memberi solusi. Yang ada hanya memberikan bibit jagung. Padahal jagung butuh pupuk. Akhirnya terjadi jual beli bibit jagung di tingkat petani karena tidak mau menanam. Kan eman-eman anggaran itu,” kata Saturi.
Begitu juga dengan budidaya kopi. Menurut Saturi, pada tahun pertama, intensitas hujan yang tinggi membuat kembang kopi membusuk dan tak bisa berbuah. “Tahun berikutnya kami mengalami kemarau panjang. Katanya ada El Nino. Itu mengakibatkan kopi kering. Ada kebakaran, apakah pemerintah hadir? Pemadam kebakaran datang. Tapi setelah itu dibiarkan. Petani Ledokombo terlilit utang,” katanya.
Saturi berharap ada solusi untuk utang petani. “Bukannya tidak mau membayar, tapi bagaimana solusinya agar mendapat bunga lunak,” katanya.
Arkanuddin, Ketua Gabungan Kelompok Tani Jaya Makmur di Desa Padomasan mengatakan, petani di wilayah yang tidak memiliki kelompok lebih susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ia mengusulkan kepada pemerintah agar masing-masing kelompok tani dilayani satu kios. Ada sembilan kelompok tani di Padomasan yang bisa dilayani sembilan kios. “Pengendaliannya lebih mudah dan petani yang belum tercantum (sebagai penerima pupuk bersubsidi), pengurusannya lehih mudah,” katanya. [wir]
