Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh kampanye negatif mengenai ancaman kebangkitan Orde Baru saat ini.
Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers bersama TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran di Jakarta pada Senin (11/12).
Andi Arief menolak tudingan bahwa Prabowo akan membawa kembali rezim Orde Baru, menyatakan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk itu tidak ada. Sebaliknya, ia meyakinkan bahwa Prabowo-Gibran akan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik.
“Sangat tidak benar jika ada yang menakut-nakuti bahwa Prabowo akan membawa kembali Orde Baru. Itu sangat tidak mungkin karena syarat-syaratnya tidak ada. Justru, kita akan membawa Indonesia lebih maju lagi,” tegas Andi Arief.
Lebih lanjut, Andi Arief juga memberikan klarifikasi terkait istilah “korban” yang melekat pada dirinya dan rekan-rekannya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan berkorban tanpa adanya cita-cita yang mereka perjuangkan. Ia juga mengingatkan agar tidak hanya melihat mereka sebagai korban tanpa cita-cita.
Andi Arief menyatakan bahwa saat ini Prabowo dan Gibran memiliki cita-cita yang sejalan dengan mereka, dan mereka bersama-sama memperjuangkan hal tersebut.
Mantan korban penculikan Tim Mawar Kopassus 1998 ini juga menyoroti program makan gratis dan susu gratis yang digencarkan oleh Prabowo-Gibran. Menurutnya, program ini merupakan kelanjutan dari perjuangan gerakan mahasiswa dan rakyat di masa lalu ketika melawan rezim Orde Baru.
Baca Juga:
Polling Debat di X beritajatim.com, Anies Ungguli Prabowo dan Ganjar
Dalam konteks persiapan debat resmi calon presiden-calon wakil presiden yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023), TKN Prabowo-Gibran mengumpulkan sejumlah aktivis dan korban penculikan 1998. Mereka berkumpul menjelang debat dengan tema hak asasi manusia (HAM).
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengakui bahwa pertemuan dengan korban penculikan 1998 ini terkait dengan tema debat yang mencakup masalah hukum, HAM, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintahan, penguatan demokrasi, dan penanganan disinformasi serta kerukunan warga.
Budiman Sudjatmiko, salah satu aktivis 1998 dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun telah diselesaikan secara politik dan hukum. Menurutnya, Prabowo sudah mendapatkan pengakuan politik melalui peranannya sebagai cawapres Megawati pada pemilu 2009 dan dua kali sebagai peserta pilpres.
“Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Prabowo secara politik,” ujar Budiman di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru.
Budiman menegaskan bahwa tidak ada bukti hukum yang menyatakan Prabowo sebagai kriminal, dan Prabowo sudah sah secara undang-undang dan sistem kepemiluan.
Ia juga mendukung Prabowo-Gibran sebagai representasi keberlanjutan dan penyempurnaan dari pembangunan selama 25 tahun terakhir.
“Hari ini kami bersama Pak Prabowo setelah 25 tahun, kami ingin tugas negara dan tugas sejarah tidak berhadapan, kami bersatu. Karenanya, ada ancaman-ancaman, ada situasi-situasi yang mengharuskan kami bersatu. Kami merasa tantangan kami menjadi semakin berat, dan butuh banyak persatuan,” ujar Budiman.
