Pada akhir Desember 2023, masa jabatan Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur (Jatim) bakal berakhir. Sebenarnya, jika dihitung secara normal, periode masa jabatan Gubernur Khofifah berakhir pada pertengahan Februari 2024.
Mengingat adanya perhelatan Pileg dan Pilpres secara serentak pada 14 Februari 2024 dan rencana Pilkada serempak pada November 2024, maka jabatan sejumlah kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berakhir sebelum Pileg dan Pilpres 2024 digelar. Termasuk satu di antaranya adalah masa jabatan Khofifah sebagai orang pertama di Jatim.
Memangku jabatan Gubernur bergandengan dengan figur muda sebagai Wagub Jatim: Emil Elestianto Dardak, periode kepemimpinan Khofifah-Emil di provinsi berpenduduk 41 juta jiwa ini berjalan smooth dan padu. Tak ada riak-riak politik yang mengiringi masa kepemimpinan keduanya. Kompak, saling melengkapi, dan mampu menjalin sinergi yang berbuah energi positif bagi akselerasi perekonomian dan promosi kesejahteraan sosial rakyat Jatim.
Hal itu setidaknya bisa dibuktikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jatim. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim terus membaik hingga akhir 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023.
Capaian itu di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di Pulau Jawa: Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39). “Kita semakin optimistis Jatim mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (4/12/2023).
Indikator pengukuran IPM terdiri dari komponen: Umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar hidup layak. Misalnya, pada unsur umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,87 tahun, meningkat 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
BACA JUGA:
PAN Resmi Dukung Khofifah Maju Pilgub Jatim 2024
Khofifah mengutarakan, lonjakan peningkatan angka IPM Jatim tak lepas dari kerja keras pemerintah dan semua pemangku kepentingan di provinsi ini untuk menangani kemiskinan ekstrem turun secara signifikan sebesar 3,58 persen selama dua tahun terakhir. Kemiskinan ekstrim di Jatim turun drastis dari 4,4 persen pada 2020 menjadi 0,82 persen pada Maret 2023.
Di bidang ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2022 tercatat 5,34 persen. Tingkat pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding semua provinsi di Pulau Jawa terkecuali Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi (c-to-c) tertinggi dicapai Provinsi Jabar sebesar 5,45 persen diikuti Provinsi Jatim sebesar 5,34 persen; Provinsi Jateng dengan 5,31 persen; Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,25 persen; Provinsi DI Yogyakarta sebesar 5,15 persen; dan Provinsi Banten sebesar 5,03 persen.
Walau demikian, tingkat kontribusi PDRB Jatim terhadap PDRB Pulau Jawa adalah terbesar kedua di bawah DKI Jakarta. Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Jawa pada tahun 2022 didominasi Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Jawa sebesar 29,47 persen. Diikuti Provinsi Jatim sebesar 25,25 persen; Provinsi Jabar sebesar 22,40 persen; Provinsi Jateng sebesar 14,43 persen; Provinsi Banten sebesar 6,91 persen; dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,53 persen.
Secara faktual, setelah dua tahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemulihan ekonomi di Pulau Jawa semakin pesat meski dengan level pertumbuhan berbeda-beda.
Banyak indikator lain yang menunjukkan akselarasi ekonomi dan promosi kesejahteraan yang makin kuat di Jatim. Realitas tersebut tak hanya dilihat dari besaran pertumbuhan ekonomi, volume produk domestik regional bruto (PDRB), penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas dan kuantitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disparitas pertumbuhan antarkawasan yang makin mengecil, pendapatan per kapita yang meningkat, dan lainnya.
Dalam lanskap perekonomian nasional, Jatim menduduki posisi strategis. Nyaris seluruh sumber daya ekonomi ada di Jatim, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, industari manufaktur, pertambangan, hulu migas, UMKM, dan lainnya.
Selain secara natural sumber daya alam itu ada dan tersedia di bumi Jatim, faktor penting lain adalah sifat sosial dan kultural masyarakat yang moderat dan adaptif terhadap perubahan, sehingga proses industrialisasi mampu berjalan seiring dengan sektor ekonomi primer yang telah lama eksist dan melibatkan jutaan warga Jatim dari berbagai strata sosial dan jenjang pendidikan.
Tak ada kontestasi ekonomi yang bersifat zero sum game, misalnya, antara sektor industri manufaktur di satu pihak dengan sektor pertanian-perkebunan di pihak lainnya. Keberadaan pabrik pupuk PT Petrokimia Gresik dan industri manufaktur pupuk berbahan dasar dari alam, misalnya, yang banyak dijumpai, khususnya di wilayah Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, dan daerah lainnya di Jatim adalah potret riil sinergi bersifat simbiosis antara pabrikan pupuk berskala besar dengan usaha pembuatan pupuk alam skala kecil dan menengah.
Selain itu, sejak beberapa tahun lalu ada proyek kilang minyak Tuban yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan Rosneft Rusia. investasi megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban itu mencapai Rp205 triliun. Nantinya kilang minyak Tuban ini bakal memproduksi 300 ribu barel minyak per hari (BPH) dengan kualitas produk EURO 5.
Saat ini, proyek ini menghadapi kendala setelah Rusia versus Ukrania pecah perang pada Februari 2022. PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menargetkan keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban pada Maret 2024.
Saat ini perseroan tengah menyiapkan tender 8 paket engineering, procurement, and construction (EPC) utama berkaitan dengan konsep EPC-Financing. Selain itu, perseroan turut mengerjakan persetujuan untuk finansial advisor (FA) kepada shareholder, termasuk dengan Rosneft Singapore Pte Ltd.
Proyek berskala besar lainnya di Jatim yang kini sedang dalam progres pengerjaan adalah smelter di Gresik milik PT Freeport Indonesia. Pada bulan September 2023 lalu, progres pembangunan proyek ini mencapai 76 persen. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp45 triliun tersebut ditargetkan mulai beroperasi bulan Mei 2024.
Berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik atau Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), di mana total biaya smelter baru dan ekspansi smelter diprediksi akan menghabiskan biaya hingga US$3 miliar atau kurang lebih Rp45 triliun. Proyek smelter diharapkan mampu memberikan nilai tambah lebih besar kepada Indonesia dari sektor pertambangan.
Sebab, dengan rampungnya proyek ini, maka ekspor bahan mentah untuk komoditas tembaga benar-benar dapat dihentikan. Artinya, Indonesia tak lagi mengekspor bahan mentah dan tembaga, karena bahan mentah itu diproduksi dalam negeri menjadi katoda tembaga yang nilai tambahnya berlipat ganda dan kesempatan kerja terbuka luas di dalam negeri.
Masih banyak sektor ekonomi lain yang menunjukkan positioning strategis Jatim dalam peta perekonomian nasional. Semua potensi dan kekuatan itu mampu dipadukan dan dimanfaatkan dengan baik bagi promosi kesejahteraan rakyat di Jatim. Dalam perspektif demikian, kepemimpinan politik punya andil tak kecil, terutama dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan sosial yang konstruktif bagi dunia usaha dan investasi serta promosi kesejahteraan rakyat yang makin merata.
BACA JUGA:
Selain Menang Pemilu 2024, PAN Jatim Usung Khofifah di Pilgub
Kepemimpinan Gubernur Khofifah hampir 5 tahun di Jatim memperlihatkan peran konstruktif untuk memadukan dan mensinergikan banyak potensi ekonomi, sosial, dan kultural Jatim secara tepat dan pas. Tak mengherankan, provinsi ini selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus mampu menjalankan peran strategisnya secara tradisional, dari tahun ke tahun, sebagai pemasok kebutuhan pangan nasional.
Karena itu, langkah politik elite DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dengan memberikan surat rekomendasi dukungan kepada Khofifah untuk maju kembali di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024, dalam perspektif kinerja ekonomi dan sosial Khofifah selama memangku jabatan gubernur, adalah realitas obyektif yang bisa dipahami. Terlepas apakah nanti surat rekomendasi itu berdampak kepada kemungkinan adanya insentif politik elektoral bagi PAN di Pileg 2024.
Sebab, Jatim sejak Pemilu 1955 dikenal sebagai kandang komunitas Islam Tradisional (NU) hingga sepanjang Pemilu di era reformasi. Khofifah adalah tokoh dan elite (NU), terutama dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU dan salah satu Ketua PBNU.
Pemberian surat rekomendasi dukungan politik kepada Khofifah untuk maju di Pilgub Jatim 2024 oleh PAN diserahkan sebelum masa jabatan Khofifah di periode pertama habis dan tokoh Muslimat NU ini belum pernah, dalam catatan penulis, menyatakan secara eksplisit maju di kontestasi Pilgub Jatim 2024.
Ini adalah fakta sejarah politik baru dan belum terjadi sebelumnya di Jatim maupun Indonesia. Realitas politik ini sekaligus menunjukkan betapa kuat posisi dan besarnya pengaruh politik Khofifah di lanskap sosial dan politik masyarakat Jatim. [air]
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
