Surabaya (beritajatim.com) – Departemen Ilmu Politik FISIP Unair menggelar Seminar Nasional mengulas regresi demokrasi di Indonesia. Di situ, dua narasumber yakni Prof Ramlan Surbakti dan Prof Ikrar Nusa Bhakti membahas seputar tata kelola dan integritas pemilu.
Prof Ramlan pada kesempatan itu menyoroti konsekuensi sistem pemilu di Indonesia terhadap partai politik (parpol) dan efektivitas kepemimpinan. Menurutnya, integritas pemilu harus mengacu pada pemilu demokratis.
“Integritas pemilu harus mengacu pada pemilu yang demokratis, yang mengutamakan prinsip kejujuran, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya, Kamis (23/11/2023).
Diskusi juga mencakup aspek tata kelola pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemahaman perilaku pemilih, serta integrasi konsep pemasaran politik dalam proses pemilihan.
Baca Juga: Tak Hanya Kunjungan, Mentan RI Beri Bantuan Benih Senilai 1,7 M
Tiga poin utama dalam diskusi ini mencakup analisis tentang kepastian hukum dalam prosedur pemilihan, prinsip kesetaraan politik, dan pentingnya demokrasi perwakilan dalam menyiapkan kader-kader parpol.
Sedangkan Prof Ikrar menekankan pada revitalisasi demokrasi dan perdebatan seputar politik dinasti. Ia menggambarkan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Prof Ikrar juga memaparkan kontroversi seputar politik dinasti yang dinilai mengancam demokrasi. “Kita menghadapi dilema. Apakah kita akan mengembalikan demokrasi pada esensinya atau terjerumus dalam politik dinasti yang melanggengkan kekuasaan dalam satu keluarga?,” tanya dia.
Baca Juga: Guru Besar ITS Surabaya Kembangkan Material Penyimpanan Energi Baru
Tak hanya itu, Prof Ikrar juga menekankan pentingnya tata krama dalam berpolitik serta perlunya pengawasan terhadap dinasti politik yang dapat mengganggu demokrasi. [ipl/ian]
