Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Sosial Politik, Abdul Kodir menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi yang disinyalir untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres merupakan serangkaian gelombang politik untuk mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Menurut dia, peristiwa politik ini dinilai banyak pihak terutama masyarakat sipil sebagai kemunduran demokrasi. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari wacana sebelumya yakni usulan masa jabatan 3 periode untuk presiden dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Tentu saja dua wacana ini juga mendapat penolakan publik secara luas. Akhirnya tidak bisa diputuskan dan terlalu beresiko tidak hanya bagi presiden itu sendiri, namun kestabilan politik dan iklim demokrasi di Indonesia,” ujar Dosen Sosiologi Universitas Negeri Malang ini kepada beritajatim.com, Senin (17/10/2023).
Namun, Kodir menilai wacana meloloskan Gibran maju dalam kontestasi pilpres dianggap oleh Jokowi atau kelompok oligarki pro status quo memiliki resiko lebih kecil dibanding dua isu sebelumnya. Terutama wacana ini juga didukung sepenuhnya oleh seluruh partai koalisi pendukung Prabowo.
“Sehingga mereka sudah memikirkan mitigasi resiko terkait keputusan tersebut. Dan bahkan ramai sudah diberitakan di media sosial bahwa Gibran akan diusung melalui Partai Kuning,” kata Mahasiswa Doktoral University of York ini.
Kodir mengatakan fenomena ini bisa dimaknai dua hal. Pertama, situasi ini akan membenarkan bahwa kekuasaan akan mengubah sifat seseorang.
“Sekalipun Jokowi yang pada awalnya merepresentasikan sebagai sosok pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, berasal dari keluarga kebanyakan di Indonesia bisa berubah secara drastis ketika mendapatkan kekuasaan,” kata dia.
“Dan bagaimanapun berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya,” tambah dia.
Kedua, lanjut dia, bahwa situasi ini juga pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa Jokowi meyakini sebentar lagi akan hilang kekuasaannya. Maka salah satu jalan pengikat dengan kekuasaan dengan menempatkan anak-anaknya dalam pusaran kekuasaan.
Baca Juga:
Cukur Gundul, Pemuda di Kabupaten Malang Ingin Gibran Jadi Cawapres 2024
Namun jika akhirnya, pada skenario akhir, Gibran akan dipaksa menjadi Cawapres dari Prabowo. Maka hal tersebut justru berdampak terhadap legitimasi Jokowi sebagai Presiden Indonesia sebelumnya dan juga keluarganya.
“Ini akan menimbulkan kemarahan dan kekecewaan publik terhadap keputusan politiknya,” ujar alumnus FISIP Universitas Airlangga Surabaya.
Selain itu, terkait kontestasi elektoral, Jokowi tidak hanya berhadapan dengan PDIP sebagai partai yang telah membesarkannya. Namun Jokowi akan berlawanan dengan kehendak rakyat yang saat ini mewujudkan cita-cita reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil.
“Tapi dalam politik kita masih wait and see, saya yakin, Jokowi masih sangat mempertimbangkan apa yang dikendaki oleh publik secara luas,” kata dia.
“Hal tersebut karena pemilu merupakan salah satu wadah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik,” pungkas dia.[asg/ted]
