Blitar (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib, menyoroti Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar. Dia bahkan tegas menyebut keberadaan TP2ID banyak mudaratnya (keburukan).
Mujib mengatakan, tim yang awalnya dibentuk untuk membantu menentukan langkah strategis demi mempercepat pembangunan dan inovasi di Kabupaten Blitar tersebut, justru lebih banyak mendatangkan mudarat.
Dia pun mempertanyakan hasil kerja TP2ID Kabupaten Blitar selama ini yang sama sekali tidak terlihat. Padahal Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah tersebut juga digaji oleh uang rakyat atau APBD.
“Saya dengar kabarnya, sampai intervensi ke OPD, itu nggak boleh. Selama ini kami tolak adanya TP2ID karena takutnya seperti ini, malah banyak mudarat timbang manfaatnya. Saya pribadi nanti akan tolak semua anggaran untuk TP2ID di 2024,” kata Mujib, Selasa (17/10/2023).
Mujib pun menceritakan bahwa sejatinya sejak dulu sebagian besar fraksi di DPRD Kabupaten Blitar sudah berkali-kali meminta Bupati untuk membubarkan TP2ID. Namun sayangnya usulan dari beberapa fraksi itu, tidak didengar oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah.
Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah itu pun hingga kini masih tetap eksis untuk membantu kerja Bupati Blitar.
BACA JUGA:
Sewa Rumdin Wabup Blitar Termasuk Penyalahgunaan Wewenang
Kini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar itu kembali meminta Bupati Blitar untuk membubarkan tim tersebut. Dia tegas akan menolak segala usulan anggaran untuk keperluan TP2ID.
Mujib pun mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemkab Blitar pernah menganggarkan Rp200 juta untuk TP2ID setelah perubahan APBD atau PAK namun ditolak pihak legislatif.
“Kalau nggak salah tahun sebelumnya, pernah minta anggaran Rp200 juta setelah PAK. Itu langsung kami tolak, soalnya peruntukannya tidak jelas digunakan untuk apa. Sejak awal juga fraksi kami juga sudah nggak setuju ada TP2ID ini, tapi Bupati tetap bersikukuh,” tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Gerindra itu, menceritakan bahwa sebenarnya DPRD Kabupaten Blitar tidak pernah diam terkait isu TP2ID. Sejak awal Bupati dan Wabup Blitar dilantik, legislatif telah meminta agar tim tersebut dibubarkan karena dinilai hanya akan memboroskan anggaran semata.
“Kami di Dewan itu nggak diam. Sejak awal sudah kami tolak, itu memboroskan anggaran dan kami takutkan lebih banyak mudharatnya. Tapi dari dulu Bupatinya gak bergeming sama sekali,” tutupnya.
BACA JUGA:
Inilah Kejanggalan Sewa Rumah Bupati Blitar untuk Rumdin Wabup
Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir, TP2ID diterpa berbagai kabar miring. Hal itu berawal dari salah satu kepala OPD mengaku diintervensi oleh tim besutan bupati tersebut.
Namun isu itu telah dibantah oleh Ketua TP2ID Kabupaten Blitar, Sigit Purnomo Hadi. Sigit mengatakan pihaknya tak pernah memanggil dan menginstruksikan OPD, karena TP2ID tak punya wewenang tersebut. Sekaligus dirinya juga menepis kabar bahwa TP2ID memboroskan anggaran.
“Gaji kami hanya Rp750 ribu dan untuk ketua Rp1 juta per bulan, tanpa fasilitas apapun, itu pun tidak diambil. Kami hanya menjalankan dawuh dari guru-guru kami,” jelas Sigit. [owi/beq]
