Jember (beritajatim.com) – Jalan Jawa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, berbahaya untuk kaum difabel. Banyaknya pedagang kaki lima yang memblokade trotoar dan kepadatan arus lalu lintas menjadi kombinasi yang tak ramah untuk mereka.
Jalan Jawa terletak di Kecamatan Sumbersari yang menjadi satu dari empat ruas jalan yang mengelilingi kampus Universitas Jember. Tak hanya ada kampus Universitas Jember, di jalan ini ada kampus Universitas PGRI Argopuro, SMA Negeri 2, SMP Negeri 3, beberapa kantor pemerintah, dan pertokoan maupun kafe.
Ketua National Paralympic Committee of Indonesia Jember Kusbandono pernah mengalami kecelakaan saat menunggang sepeda motor tiga roda khusus difabel sepulang kuliah dulu. Ia keluar menuju Jalan Jawa dari gerbang dekat Fakultas Ekonomi Universitas Jember. “Ketika menyeberang hendak ke arah barat, tiba-tiba saya diserempet mobil dari belakang di sebelah kanan. Karena motor saya roda tiga, selebor belakang sebelah kanan protol,” katanya, Senin (9/10/2023).
Bukan sekali saja kecelakaan menimpa Kusbandono. “Saya dua kali diserempet mobil saat naik motor di Jalan Jawa karena terlalu sempitnya bahu jalan yang terpakai untuk parkir kendaraan pembeli makanan di PKL,” katanya mengenang masa kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
Kusbandono adalah penyandang disabilitas yang sering berjalan kaki dari rumah kontrakan di Jalan Halmahera menuju kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada masa kuliah. Ia ingat pada saat itu, rentang 2002-2008, jumlah kendaraan yang dipakai mahasiswa masih sedikit dan PKL di trotoar hanya di beberapa titik. Ia masih bisa berjalan kaki dengan aman dan nyaman.
Situasi jauh berbeda saat ini. Trotoar sudah beralih fungsi menjadi lapak PKL. Ini membuat Kusbandono risau. “Jangankan bagi difabel yang seharusnya ada jalur khusus, pengguna jalan yang lain juga sangat dirugikan oleh macetnya area jalan yang dulu sangat ramah bagi mahasiswa untuk ke kampus dengan berjalan kaki,” katanya.
Peralihan fungsi trotoar di Jalan Jawa menjadi lapak PKL membuat keselamatan kaum difabel sebagai pengguna jalan sangat tidak terjamin. “Kami mengalami sangat kesulitan untuk lewat di area jalan tersebut,” kata Kusbandono.
Dengan keras, Kusbandono menyebut kesemrawutan di atas trotoar jalan Jawa merupakan kejahatan luar biasa terhadap pengguna jalan. “Trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai sarana lalu lintas untuk pejalan kaki, lebih khusus lagi penyandang disabilitas, ternyata disalahgunakan oleh sekelompok orang dengan dalih ekonomi,” katanya kesal.
Kusbandono berharap Pemerintah Kabupaten Jember, Universitas Jember, dan DPRD Jember bisa bersinergi dan duduk bersama membahas masalah PKL ini. “Semrawutnya PKL di Jalan Jawa semata bukan kesalahan satu pihak saja. Penataan PKL butuh komitmen dan akselerasi yang melibatkan banyak pihak, di antaranya Pemkab, Universitas Jember, dan PKL sendiri,” katanya.
“DPRD Jember jangan menjadikan isu PKL di Jalan Jawa sebatas stimulan meraup suara, apalagi ini tahun politik, sehingga nuansa ego daerah pemilihan (dapil) lebih kentara. Dalam fenomena PKL yang sudah berlangsung hampir 20 tahun tanpa ujung penyelesaian ini, lembaga wakil rakyat ikut andil besar terhadap pembiaran kondisi ini,” kata Kusbandono. [wir]
