Malang(beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat hadir dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023.
Forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan diikuti oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Anggota Satgas P2DD di Jakarta.
Rakornas ini juga bentuk upaya akselerasi digitalisasi transaksi di Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus sebagai momen penghargaan bagi Tim P2DD.
Wahyu Hidayat mengatakan, Pemerintah Kota Malang telah mengarah ke proses digital dalam setiap transaksi baik di lingkungan Pemerintahan maupun transaksi di masyarakat.
Dia memastikan Pemkot Malang akan menjalankan arahan dari Pemerintah Pusat dalam menetapkan sistem non tunai pada beberapa metode pembayaran.
“Selain dalam berbagai transaksi, pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik ini juga diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Wahyu.
Wahyu menuturkan Pemkot Malang akan segera menetapkan regulasi pasca penetapan UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Semua dilakukan demi penguatan kebijakan P2DD, pajak daerah, retribusi daerah serta Peraturan Kepala Daerah terkait Kartu Kredit Indonesia (KKI). Tujuannya agar segera diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas belanja daerah.
“Saya akan segera melakukan mitigasi dan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan penerbitan Kartu Kredit Indonesia milik pemerintah ini. Tujuannya selain menindaklanjuti arahan Pak Wapres, namun juga untuk peningkatan kualitas belanja daerah di Kota Malang,” imbuh Wahyu.
KKI sebelumnya dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah Domestik. Ini adalah terobosan dan inovasi sistem pembayaran digital pada belanja barang dan jasa pemerintah. Peluncuran KKI sebagai bentuk implementasi arahan presiden pada Inpres Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
KKI hadir untuk mendukung kecepatan dan kemudahan proses belanja barang jasa pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk belanja pemerintah pusat dan daerah.
[berita-terkait number=”3″ tag=”pemkot-malang”]
Harapannya program QRIS dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melakukan pembelanjaan produk – produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional.
Terlebih saat ini, ujar Wahyu, berdasarkan data yang dilansir oleh Bank Indonesia Perwakilan Kota Malang menyatakan bahwa per bulan september 2023 sebanyak 386.913 UMKM Kota Malang telah menggunakan pembayaran digital (QRIS).
“Kami sangat mendukung program ini, karena akan memperlancar siklus keuangan kita, dan dengan digitalisasi ini dapat menjadikan keuangan kita lebih akuntabilitas dan transparan terhadap publik,” tutur Wahyu.
Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara virtual, mengajak seluruh Kepala Daerah dan masyarakat untuk menjaga momentum Indonesia Maju. Caranya dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tercinta ini.
“Kepala Daerah harus berperan aktif dalam melakukan percepatan. Saat ini kita harus terus menggalakkan transaksi keuangan berbasis digital, yang mana kesemuanya akan mengimplikasi terhadap keuangan daerah,” ujar Ma’ruf Amin. (luc/ted)
