Blitar (beritajatim.com) – Para pedagang Pasar Kesamben Kabupaten Blitar nampaknya harus bersabar lebih lama lagi. Hal itu lantaran pembangunan Pasar Kesamben yang sebelumnya terbakar tidak akan dilakukan pada tahun ini.
Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso menyebut, usulan pembangunan Pasar Kesamben Blitar dari PUPR telah dicoret oleh Komisi V DPR RI. Itu lantaran kurangnya komunikasi yang dibangun Pemkab Blitar dengan Anggota Komisi V DPR-RI.
Menurut Rahmat, selepas dirinya mengundurkan diri, tidak ada lagi pihak Pemkab Blitar yang menjalin hubungan dengan Komisi V DPR-RI. Hal itulah yang disinyalir membuat Komisi V DPR-RI tidak menyetujui pembangunan Pasar Kesamben.
“Pasar Kesamben dan semuanya oleh Komisi V, mbak Sri Rahayu langsung dicoret semua hari ini hampir 400 Miliar Kalau tidak salah pelurusan Kali legi terus Pasar Kesamben dicoret semua,” kata Wabup Blitar, Rahmat Santoso, Rabu (28/9/2023).
Sebelumnya, Komisi V DPR RI memang telah meninjau Pasar Kesamben di Kabupaten Blitar yang terbakar. Dalam kunjungannya tersebut, Komisi V DPR RI berencana memberikan bantuan untuk melakukan renovasi bangunan pasar yang telah hangus terbakar.
BACA JUGA:
Wabup Blitar Jamin Tak Ada Uang Sewa Eks Bengkok ke APH
Saat itu Komisi V DPR-RI ditemani oleh Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Usai kunjungan Rahmat meminta agar pihak terkait menyiapkan desain pasar yang baru, namun harus 3 lantai.
Namun hingga akhir 2023 ini, menurut Rahmat, desain Pasar Kesamben Kabupaten Blitar masih sama yakni 1 lantai. Hal itu pula menjadi pertimbangan bagi DPR RI untuk membatalkan rencana pembangunan Pasar Kesamben tersebut.
“Karena kita (Pemkab Blitar) tidak siap gambarnya DIDnya, ya pokoknya itu desainnya satu lantai, pinginnya kan itu jadi pasar modern. Ini sudah dicoret semua karena tidak ada yang bisa melanjutkan seperti saya,” ucap Ketum DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia.
Menurut Rahmat, pembatalan ini tentu menjadi kabar sedih untuk Pemkab Blitar, di tengah harapan ratusan pedagang yang menginginkan Pasar Kesamben segera dibangun. Rahmat yang kini telah mengajukan pengunduran diri pun berharap Bupati Blitar agar lebih intens berkomunikasi dengan anggota DPR RI utamanya Komisi V, agar proses pembangunan infrastruktur di Bumi Bung Karno bisa lebih diprioritaskan.
BACA JUGA:
Kabag Marketing BPR HAS Blitar Ditahan, Dugaan Korupsi Rp6 M
Pasalnya jika hanya mengandalkan APBD, maka proses perbaikan infrastruktur di Kabupaten Blitar akan berjalan lambat akibat terbatasnya anggaran.
“Ini lintas partai lho, jadi harus intens untuk berkomunikasi,” tutupnya.
Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah mengajukan usulan anggaran ke pusat senilai Rp145 miliar untuk perbaikan dan renovasi Pasar Kesamben yang terbakar. Usulan itu juga sudah disesuaikan dengan masterplan yang ada yakni 1 lantai. [owi/beq]
