Yogyakarta (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengkonsentrasikan 5 prioritas penanganan di tahun 2024. Dari lima skala prioritas ini salah satunya adalah ketahanan pangan meki sudah sangat minim lahan pertanian.
Sekda Pemkot Yogyakarta, Aman Yuriadijaya Senin (18/9/2023) dalam diskusi dan evaluasi bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menuturkan ultimate outcome atau sasaran utama pembangunan di Kota Yogyakarta ada 5 yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penanganan stunting, pariwisata dan UMKM.
Aman menuturkan pada aspek kelembagaan sesuai perda terbaru mendasarkan pada tugas pokok fungsi yang dijabarkan masing-masing perangkat daerah dengan landasan proses bisnis.
“Jadi proses bisnis ini untuk mengetahui kontribusi maupun posisi dari masing-masing perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan,” imbuhnya.
Aman menambahkan pada sektor ketahanan pangan khususnya konsentrasi pada pola pangan harapan karena pada lingkup perkotaan memiliki karakter yang berbeda dengan kabupaten.
BACA JUGA:
Kota Yogyakarta Gunakan Teknologi Korea Kelola Sampah
“Orientasi perkotaan sebagai daerah konsumen tidak bicara soal produksi dalam bahasa produksi pertanian. Tetapi kita lebih memastikan pada aspek distribusi dan keamanan pangan,” papar Aman lagi.
Pada sektor pariwisata, menurut Aman di Kota Yogyakarta tidak berbicara destinasi daya tarik wisata. Tapi lebih kepada industri jasa pendukungnya seperti hotel, restoran, event, cinderamata dan transportasi. Oleh sebab itu indikator evaluasi tidak soal jumlah wisatawan, namun melihat pada belanja wisatawan.
Sementara itu Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP DIY, Arzad mengatakan evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah daerah meliputi pengujian ultimate outcome atau target sasaran pembangunan, efektivitas dan efisiensi program, kegiatan, rincian output serta potensi ketercapaian ultimate outcome pada sektor yang dievaluasi.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP DIY, Arzad menuturkan koordinasi dan evaluasi bersama dengan Pemkot Yogyakarta dilakukan pertiga bulan sekali.
BACA JUGA:
Akhir 2023, 25 Persen KTP Warga Kota Yogyakarta Wajib beralih ke Digital
Beberapa catatan seperti terkait pariwisata di Kota Yogyakarta karakteristiknya berbeda secara spesifik.
Arzad menegaskan tujuan evaluasi dan diskusi bersama Pemkot Yogyakarta untuk memperoleh gambaran umum perencanaan dan penganggaran, menganalisis ketepatan indikator dan target sasaran pembangunan atas sektor yang dievaluasi.
Termasuk menganalisis efektivitas program, kegiatan, sub kegiatan sektor yang dievaluasi dan efisiensi rincian belanja sub kegiatan serta menyimpulkan potensi ketercapaian ultimate outcome sektor yang dievaluasi. [aje/beq]
